JAKARTA, BursaNusantara.com – Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat pertumbuhan 2,1% year on year (yoy) menjadi Rp 1.393,4 triliun pada Februari 2025. Meski mengalami kenaikan, angka ini merupakan rekor pertumbuhan terendah pascapandemi Covid-19.
Kredit UMKM Alami Perlambatan
Berdasarkan data uang beredar (M2) dari Bank Indonesia (BI), kredit UMKM masih belum mampu bangkit dari rentetan pelemahan sepanjang 2024. Momentum Ramadan dan Lebaran pun belum cukup untuk mendongkrak penyaluran kredit ke sektor ini.
Pertumbuhan 2,1% yoy ini menjadi yang terburuk sejak pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir pada Juni 2023. Jika ditelusuri lebih jauh, kinerja bulanan kredit UMKM pada Februari 2025 merupakan yang terendah dalam 39 bulan terakhir.
Secara lebih rinci, kredit mikro tercatat sebesar Rp 627,2 triliun, mengalami kontraksi 0,9% yoy. Kredit kecil tumbuh 7,9% yoy menjadi Rp 461,1 triliun, sementara kredit menengah meningkat tipis 0,5% yoy menjadi Rp 305,0 triliun.
Meski demikian, pertumbuhan kredit UMKM pada awal tahun ini masih lebih baik dibandingkan saat pandemi. Pada rentang Agustus 2020 – April 2021, kredit UMKM sempat mencatat pertumbuhan negatif dengan posisi terdalam mencapai -2,95%.
Kredit UMKM Tertinggal dari Korporasi
Performa kredit UMKM jauh tertinggal dibandingkan dengan total kredit perbankan yang tumbuh 9,0% yoy menjadi Rp 7.684,1 triliun. Kredit korporasi menjadi pendorong utama dengan peningkatan 14,7% yoy ke level Rp 4.185,4 triliun.
Dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh 5,1% yoy menjadi Rp 8.612,5 triliun pada Februari 2025. Tren ini menunjukkan peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya tumbuh 4,8% yoy.
Arahan Presiden Prabowo untuk Kredit UMKM
Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (18/3/2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arahan presiden untuk memacu penyaluran kredit ke sektor produktif, khususnya UMKM.
Prabowo memberikan perhatian khusus pada optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah berencana merevisi Keputusan Presiden (Keppres) terkait KUR dengan memasukkan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dalam komite yang mengawasi program tersebut.
“Bapak Presiden mengarahkan agar komite didorong untuk meningkatkan pembiayaan usaha produktif,” ujar Airlangga dalam keterangannya usai bertemu Prabowo.
Realisasi Penyaluran KUR Masih Lambat
Berdasarkan laporan Kementerian UMKM, realisasi penyaluran KUR hingga 16 Maret 2025 baru mencapai Rp 44,73 triliun untuk 788.237 debitur. Angka ini masih jauh dari target tahunan sebesar Rp 300 triliun.
Dengan target tersebut, seharusnya penyaluran KUR mencapai Rp 25 triliun per bulan. Hingga pertengahan Maret 2025, penyaluran idealnya sudah menyentuh Rp 62,5 triliun, namun realisasi masih tertinggal signifikan.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengakui lambatnya penyaluran KUR. Ia menyebutkan beberapa kendala seperti administrasi, pemahaman kriteria KUR, hingga persyaratan agunan tambahan sebagai faktor utama keterlambatan.
“Target penyaluran KUR 2025 sebesar Rp 300 triliun, dengan target debitur baru sebanyak 2,34 juta orang dan debitur graduasi sebesar 1,17 juta orang, serta 60% penyaluran untuk sektor produksi,” ungkap Maman dalam pernyataan resmi pada Kamis (19/3/2025).
Kementerian UMKM berharap bank penyalur dapat mengidentifikasi hambatan utama agar target KUR dapat tercapai. Pemerintah terus mendorong percepatan realisasi kredit UMKM demi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Tantangan dan Harapan bagi Kredit UMKM
Selain tantangan administrasi dan agunan tambahan, salah satu kendala utama dalam penyaluran KUR adalah rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku usaha kecil. Banyak UMKM yang belum memahami tata cara pengajuan kredit yang sesuai dengan persyaratan bank.
Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan berupaya meningkatkan edukasi finansial bagi pelaku UMKM. Program pelatihan dan pendampingan dirancang untuk meningkatkan kesiapan usaha kecil dalam mengakses kredit formal.
Selain itu, digitalisasi layanan keuangan diharapkan mampu mempercepat penyaluran KUR. Bank-bank mulai mengadopsi teknologi digital untuk proses pengajuan yang lebih cepat dan efisien.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan akses kredit untuk sektor-sektor prioritas, seperti pertanian, industri kreatif, dan pariwisata. Dengan kebijakan yang lebih inklusif, diharapkan pertumbuhan kredit UMKM bisa kembali meningkat dalam beberapa bulan mendatang.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
