JAKARTA, BursaNusantara.com – Bank Indonesia (BI) terus memperkuat dukungannya terhadap industri perbankan nasional dengan memberikan insentif melalui skema Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM). Insentif ini menjadi jawaban atas tantangan likuiditas yang dihadapi sektor perbankan sejak awal tahun.
Insentif KLM Capai Rp 292 Triliun
BI mencatat, total insentif KLM yang telah diterima oleh industri perbankan nasional hingga pekan kedua Maret 2025 telah mencapai Rp 292 triliun. Dari angka tersebut, bank swasta menjadi penerima insentif terbesar, yakni sebesar Rp 132,84 triliun. Sementara itu, bank milik negara (Bank BUMN) menyerap Rp 125,72 triliun, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) menyerap Rp 27,91 triliun.
Insentif ini diberikan dalam bentuk pengurangan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) dari rasio sebelumnya sebesar 9%, tergantung pada seberapa besar penyaluran kredit masing-masing bank ke sektor-sektor prioritas.
Baca Juga: Bank Indonesia Tingkatkan Insentif KLM Sektor Perumahan Jadi 1,4%
Penambahan Insentif untuk KPR
BI juga akan meningkatkan insentif KLM mulai 1 April 2025 dengan pengurangan tambahan rasio GWM hingga 5% dari sebelumnya 4%, khusus untuk sektor perumahan. Penambahan ini akan menyuntikkan insentif tambahan sebesar Rp 80 triliun ke industri perbankan, menjadikan total insentif sektor perumahan mencapai Rp 103 triliun.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan sektor properti nasional yang selama beberapa tahun terakhir cenderung stagnan, khususnya dalam segmen rumah bersubsidi. Selain itu, sektor properti dianggap memiliki efek berganda terhadap industri terkait, seperti semen, baja, dan furnitur, yang mampu menciptakan lapangan kerja dan memperkuat rantai pasok dalam negeri.
Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Solikin M. Juhro, mengatakan pihaknya secara konsisten melakukan evaluasi setiap tiga bulan terkait kebijakan KLM dan GWM.
Baca Juga: Hashim Beri Bocoran, Dukungan Rp130 T Disiapkan BI untuk Program 3 Juta Rumah
“Kami selalu melakukan evaluasi setiap tiga bulan sekali. Kalau bicara kemungkinan ya mungkin saja, tergantung kondisi dan urgensinya,” jelas Solikin.
Ia menegaskan bahwa pendekatan insentif saat ini tetap yang paling tepat, sepanjang disertai dengan penyaluran kredit ke sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Respons Positif dari Perbankan
Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan, menyambut baik insentif likuiditas yang diberikan BI. Menurutnya, insentif ini berdampak positif terhadap efisiensi biaya dana atau cost of fund, meskipun belum sepenuhnya menyelesaikan tantangan likuiditas.
Baca Juga: BI Tahan Suku Bunga 5,75% Demi Stabilitas Rupiah
“Cost of fund bisa turun 10 hingga 15 basis poin karena tergantung dari proporsi portofolio yang diberikan insentif,” ujar Lani.
Namun demikian, LDR (Loan to Deposit Ratio) CIMB Niaga mengalami pengetatan. Per Februari 2025, LDR bank tersebut tercatat di angka 86,14%, naik dibandingkan posisi Februari 2024 yang sebesar 80,9%. Lani berharap BI dapat memberikan tambahan insentif guna memperkuat kondisi likuiditas, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Dalam kondisi saat ini, bank akan mengapresiasi setiap insentif untuk meringankan,” tambahnya.
Baca Juga: Dividen BBCA 2025 dan Harga Saham BCA Jadi Sorotan Investor
Komitmen BCA Dukung KLM
Sikap serupa juga datang dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA). EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, menyampaikan bahwa implementasi KLM memiliki dampak positif dalam mendorong penyaluran kredit, terutama ke sektor prioritas seperti pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan.
“Kami optimistis penyesuaian KLM tersebut dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya,” ujar Hera.
Meskipun begitu, data menunjukkan bahwa dampak KLM terhadap likuiditas BCA relatif terbatas. Hal ini tercermin dari rasio LDR yang tetap meningkat secara tahunan, meskipun lebih rendah dibandingkan bank besar lainnya. Pada Februari 2025, LDR BCA tercatat di angka 80,6%, naik dari Januari 2025 sebesar 79,7% dan Februari 2024 sebesar 73,5%.
Baca Juga: BCA Catat Laba Bersih Rp 8,97 Triliun di Februari 2025
Faktor penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga menjadi penyebab utama tekanan likuiditas di BCA. DPK pada Januari 2025 tercatat Rp 1.120 triliun dan menurun menjadi Rp 1.118 triliun pada Februari 2025.
Perbankan nasional kini dihadapkan pada pilihan strategis: memanfaatkan insentif likuiditas untuk mendorong ekspansi kredit secara selektif atau tetap berhati-hati di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
BI sendiri menegaskan bahwa efektivitas KLM hanya akan optimal jika perbankan mampu menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang secara langsung menopang aktivitas ekonomi riil.
Baca Juga: BI Tahan Suku Bunga 5,75% Demi Stabilitas Rupiah
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
