JAKARTA, BursaNusantara.com – Rencana Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengalihkan impor BBM dari Singapura ke Timur Tengah dan Amerika Serikat menimbulkan sejumlah perhatian serius.
Di balik ambisi kebijakan ini, terdapat potensi lonjakan biaya logistik serta tantangan teknis bagi kilang dalam negeri.
Biaya Logistik Berpotensi Membengkak
Ketua Komite Aspermigas, Mose Rizal, mengingatkan bahwa jarak pengiriman dari AS dan Timur Tengah akan meningkatkan beban logistik.
“Cost logistik akan naik. Pemerintah harus menghitung secara saksama untung-ruginya dibandingkan tetap dari Singapura,” kata Mose, Senin (12/05).
Meski tidak dilarang secara hukum, ia menekankan perlunya transparansi dari Kementerian ESDM soal tambahan beban negara. Bahkan selisih harga sebesar US$1 pun dapat berdampak besar pada APBN.
Data menunjukkan biaya transportasi minyak dari AS sekitar 13%–15% lebih mahal dibandingkan dari kawasan Timur Tengah. Ini berbanding terbalik dengan lokasi Singapura yang jauh lebih dekat secara geografis.
Bahlil Sebut Harga Setara, Tapi Detail Kurang Jelas
Pernyataan Bahlil bahwa harga minyak dari Timur Tengah sebanding dengan Singapura menjadi dasar kebijakan ini. Namun, hingga kini belum ada data resmi yang memverifikasi perbandingan itu secara rinci.
“Setelah saya cek kok harganya sama. Kita akan ambil dari negara lain, bukan Singapura lagi,” ujar Bahlil di Jakarta, Jumat (9/5).
Pernyataan ini menimbulkan tanda tanya, karena secara logika geografis dan ekonomi, Singapura lebih efisien sebagai hub distribusi BBM ke Indonesia.
Ujian untuk Kilang Domestik
Selain biaya logistik, pengalihan impor ini akan menguji kesiapan kilang nasional dalam mengolah jenis minyak baru. Pengamat dari UGM, Fahmi Radhi, menyoroti kecocokan spesifikasi minyak AS dengan infrastruktur kilang milik Pertamina.
“Pemerintah harus pastikan kilang bisa mengolah crude dari AS, dan bisa menghasilkan produk seperti Pertalite,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga agar harga minyak impor dari AS setidaknya tidak lebih mahal dari Singapura, agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang ekonomi.
Di sisi lain, pengamat dari Unpad, Yayan Satyakti, melihat peluang. Menurutnya, minyak mentah AS yang berjenis light sweet crude relatif mirip dengan minyak Indonesia dan bisa diolah oleh kilang dalam negeri, sesuai roadmap RDMP milik Pertamina.
Potensi Berantas Mafia Migas
Pengalihan impor juga dibaca sebagai sinyal kuat untuk memutus dominasi mafia migas yang berakar dari transaksi Singapura. Menurut Fahmi, jika benar-benar direalisasikan, langkah ini dapat mendobrak praktik rente yang selama ini menjerat sektor energi.
Namun, ia mengingatkan, “Pemerintah harus konsisten dan tidak menimbulkan masalah baru saat menyelesaikan masalah lama.”
Harga Spot, Risiko APBN Membengkak
Impor selama ini dilakukan lewat skema spot market bukan kontrak jangka panjang yang membuat harga lebih fluktuatif dan mahal.
“Harga spot mahal karena tidak ada sistem buffer stock nasional,” jelas Yayan.
Menurut dia, Indonesia selama ini bergantung pada pembelian mendesak karena lemahnya manajemen stok energi nasional.
Kebutuhan Strategi Jangka Panjang
Pengalihan impor tak bisa hanya berbasis harga saat ini. Diperlukan strategi jangka panjang, baik dari sisi pengadaan, kesiapan kilang, hingga kebijakan cadangan energi nasional.
Tanpa koordinasi lintas sektor yang kuat, langkah ini bisa jadi “tump biaya” baru bagi APBN. Di sisi lain, bila dikelola secara tepat, rencana ini bisa menjadi momentum perbaikan tata kelola energi nasional yang lebih efisien dan bebas dari praktik rente.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
