AMRO Soroti Pelebaran Defisit karena Kebijakan PPN
JAKARTA, BursaNusantara.com – Lembaga pengamat ekonomi regional ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) menyoroti potensi pelebaran defisit fiskal Indonesia pada 2025 yang diperkirakan mencapai 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka tersebut melebihi asumsi defisit dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang ditetapkan sebesar 2,5% dari PDB.
Prediksi ini muncul setelah pemerintah mengubah rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi hanya berlaku untuk barang mewah.
Semula, PPN 12% direncanakan berlaku untuk semua barang dan jasa kena pajak demi memperluas basis penerimaan negara.
Namun revisi kebijakan tersebut membuat ruang penerimaan negara menyempit, sehingga berdampak langsung pada posisi defisit.
“Karena cakupan kenaikan tarif PPN saat ini berbeda dari rencana awal pemerintah, defisit fiskal diperkirakan akan lebih lebar dibandingkan dengan yang telah dianggarkan sebelumnya,” tulis AMRO dalam laporan yang dikutip pada Senin, 23 Juni 2025.
Proyeksi Defisit Meningkat, Tapi Masih dalam Ambang Aman
Selama dua bulan pertama 2025, realisasi anggaran tercatat defisit sebesar Rp31 triliun atau setara 0,1% dari PDB.
Ini merupakan catatan defisit bulanan pertama sejak 2021, mencerminkan tekanan awal terhadap penerimaan negara.
Menurut AMRO, kontraksi dalam penerimaan fiskal menjadi penyebab utama memburuknya posisi fiskal awal tahun ini.
Meski demikian, kondisi ini belum menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal jangka pendek.
Lembaga tersebut menilai bahwa pelebaran defisit masih berada dalam batas aman di bawah 3% dari PDB.
Posisi Fiskal Netral, Pemerintah Masih Punya Ruang Manuver
AMRO menilai posisi fiskal Indonesia masih bersifat netral dan sejalan dengan perekonomian yang bergerak menuju kapasitas penuh.
Dengan output gap yang mendekati nol, defisit yang tidak melebihi 3% memberikan fleksibilitas kebijakan fiskal yang cukup besar.
“Pemerintah memiliki fleksibilitas dalam anggaran untuk merespons tantangan yang tidak terduga,” ujar AMRO.
Ruang manuver ini penting dalam menghadapi ketidakpastian global dan kebutuhan insentif domestik.
Terbukanya celah fiskal memungkinkan pemerintah memberikan stimulus tambahan jika diperlukan.
Fokus Pemerintah Masih pada UMKM dan Perlindungan Sosial
Pemerintah diketahui terus mengalokasikan instrumen fiskal untuk menjaga keberlangsungan usaha kecil dan menengah pasca-pandemi.
Langkah ini mencakup skema subsidi bunga, insentif pajak, serta program penjaminan kredit bagi UMKM.
Kebijakan tersebut menjadi bagian penting dari strategi keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional.
AMRO menilai pendekatan ini efektif menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja dan pengelolaan risiko fiskal.
Peluang penyesuaian anggaran untuk memperkuat bantuan sosial tetap terbuka apabila situasi ekonomi menuntutnya.
Tantangan Fiskal 2025 Berasal dari Penerimaan, Bukan Belanja
Salah satu sorotan utama dalam laporan AMRO adalah ketimpangan antara penerimaan dan belanja negara.
Meski belanja pemerintah diperkirakan tetap terkendali, sisi penerimaan menghadapi tekanan akibat keputusan pembatasan cakupan PPN.
Penurunan proyeksi penerimaan otomatis mempersempit kapasitas pembiayaan belanja produktif.
Risiko ini bisa meningkat jika harga komoditas global menurun atau ekspor melemah dalam beberapa bulan mendatang.
AMRO mengingatkan pentingnya meninjau ulang bauran pajak demi mengamankan target pendapatan negara.
Ruang Fiskal Tetap Terjaga Meski Terdapat Kelemahan Struktural
Secara keseluruhan, AMRO menegaskan bahwa defisit fiskal Indonesia masih terjaga di bawah ambang batas aman.
Namun lembaga ini juga menyoroti adanya kelemahan struktural yang perlu segera diantisipasi.
Ketergantungan pada penerimaan pajak barang tertentu membuat struktur APBN rentan terhadap revisi kebijakan.
Hal ini menjadi tantangan strategis dalam menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah hingga panjang.
Pemerintah diminta lebih progresif dalam memperluas basis pajak dan memperbaiki efisiensi belanja.
Prospek Tetap Stabil Jika Pemerintah Waspada dan Adaptif
AMRO menekankan bahwa stabilitas fiskal akan sangat tergantung pada respons pemerintah terhadap perubahan dinamika ekonomi.
Jika reformasi perpajakan tetap dijalankan dan belanja diarahkan secara efisien, proyeksi fiskal dapat kembali sesuai jalur.
Dukungan kebijakan terhadap sektor produktif seperti UMKM akan menjadi kunci pemulihan dan pertumbuhan inklusif.
Pemerintah perlu memanfaatkan ruang fiskal yang tersedia untuk mempertahankan daya beli dan menjaga iklim investasi.
Dengan pendekatan adaptif, pelebaran defisit tidak serta merta menjadi ancaman selama tetap berada dalam batas kewajaran.
