Geser Kebawah
Ekonomi Makro

Bank Dunia: Ekonomi RI Tak Kebal Krisis Global, Reformasi Jadi Jalan Selamat

65
×

Bank Dunia: Ekonomi RI Tak Kebal Krisis Global, Reformasi Jadi Jalan Selamat

Sebarkan artikel ini
Bank Dunia Ekonomi RI Tak Kebal Krisis Global, Reformasi Jadi Jalan Selamat
Bank Dunia tegaskan ekonomi Indonesia tetap rentan gejolak global meski stabil, percepatan reformasi struktural ala Prabowo jadi fokus penyelamat jangka panjang.

Krisis Global Memuncak, Indonesia Didesak Percepat Reformasi

JAKARTA, BursaNusantara.com – Dunia tengah menghadapi eskalasi krisis yang kompleks, dari geopolitik Iran-Israel hingga perlambatan ekonomi global, yang mulai memberi efek riak ke kawasan berkembang termasuk Indonesia.

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2025 yang dipaparkan Senin (23/6), Bank Dunia menyampaikan peringatan tegas: Indonesia tidak bisa mengandalkan stabilitas makro semata untuk menahan gempuran tekanan eksternal.

Sponsor
Iklan

Carolyn Turk, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, menggarisbawahi bahwa ketahanan ekonomi nasional harus dibangun dari dalam melalui reformasi struktural yang konsisten, bukan sekadar respons kebijakan jangka pendek.

Kita harus realistis. Meskipun kebijakan ekonomi makro dijalankan secara bijaksana, tidak bisa dikatakan bahwa Indonesia kebal terhadap tekanan eksternal seperti ketidakpastian global,” ujar Turk.

Tekanan Eksternal Mengancam Aktivitas Domestik

Ancaman utama datang dari dua faktor utama: memanasnya konflik geopolitik Timur Tengah dan perlambatan pertumbuhan global.

Konflik Iran-Israel memicu lonjakan harga komoditas energi, sementara ketidakpastian di sektor keuangan global mempersulit arus investasi ke negara berkembang.

Situasi ini langsung berdampak pada Indonesia, terutama karena sebagian besar pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir bergantung pada ekspor berbasis komoditas dan masuknya investasi asing langsung.

Bank Dunia menyebut bahwa volatilitas global dapat dengan mudah mengganggu aktivitas ekonomi domestik, terutama sektor manufaktur, logistik, dan investasi jangka panjang.

Dalam konteks ini, strategi protektif tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah percepatan reformasi fundamental, yang memperkuat kapasitas produksi domestik dan mendorong transformasi struktural.

Agenda Reformasi Prabowo Jadi Harapan Baru

Menariknya, Bank Dunia memberi sinyal positif terhadap agenda reformasi ekonomi yang mulai dikampanyekan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Carolyn Turk menyebut bahwa perhatian pemerintah terhadap deregulasi, perbaikan iklim usaha, hingga penguatan sumber daya manusia selaras dengan kebutuhan reformasi jangka panjang.

Reformasi bukan semata-mata kebijakan populer, tetapi syarat mutlak agar Indonesia tetap relevan dalam kompetisi ekonomi global yang makin keras.

Bank Dunia menilai arah kebijakan ini potensial, namun pelaksanaannya akan menjadi penentu utama apakah mampu menghadirkan dampak nyata atau hanya berakhir dalam retorika.

Menurut pengamatan BursaNusantara.com, setidaknya ada tiga hal yang menjadi krusial dalam reformasi era Prabowo:

  1. Penataan ulang perizinan dan tumpang tindih regulasi di tingkat pusat dan daerah.
  2. Jaminan hukum dan insentif fiskal bagi investor sektor strategis.
  3. Reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menutup gap produktivitas.

Turk menekankan bahwa respons reformis harus segera dijalankan, bukan hanya dibahas, karena tekanan eksternal tak menunggu kesiapan politik dalam negeri.

Proyeksi Melambat, Pemerintah Perlu Koreksi Strategi

Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia pada 2025 hanya tumbuh 4,7%, jauh lebih rendah dari potensi natural Indonesia yang berkisar 5,3%–5,5%.

Angka ini mencerminkan lemahnya belanja pemerintah dan investasi swasta, dua mesin utama pertumbuhan yang kini justru mengalami pelemahan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan fundamental: Apakah pemerintah akan menempuh strategi ekspansi fiskal lebih agresif? Atau justru mengandalkan sektor swasta sebagai ujung tombak?

Analisis BursaNusantara.com menunjukkan bahwa efisiensi fiskal dan penciptaan nilai dari belanja negara harus menjadi fokus, bukan sekadar peningkatan nominal APBN.

Bank Dunia juga menilai bahwa lambatnya belanja negara tahun ini turut memperlemah kepercayaan pasar terhadap kemampuan pemerintah menjaga momentum pemulihan.

Dalam konteks ini, sinyal kebijakan dari Presiden terpilih sangat dinantikan oleh pelaku usaha dan pasar modal yang menghendaki arah ekonomi yang lebih pro-bisnis.

Strategi Bertahan di Tengah Volatilitas Global

Dari sudut pandang pasar, isu utama saat ini bukan sekadar pertumbuhan, tapi bagaimana menjamin kesinambungan dan ketahanan ekonomi nasional.

Bank Dunia menilai bahwa Indonesia tidak sedang krisis, tetapi berada di titik kritis: apakah memilih jalan reformasi atau menunggu badai mereda sambil bertahan.

Respons yang lambat akan memperbesar risiko kehilangan momentum investasi, apalagi dalam suasana persaingan ketat memperebutkan modal global di kawasan Asia-Pasifik.

Faktor penentu dalam beberapa bulan ke depan ada pada transisi pemerintahan, konsolidasi kebijakan, dan kemampuan kabinet baru mengeksekusi program-program struktural.

Bank Dunia menyerukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta untuk mendorong investasi produktif yang mampu menyerap tenaga kerja dan menciptakan nilai tambah.

Reformasi Bukan Opsi, Tapi Jalan Satu-satunya

Carolyn Turk mengingatkan bahwa Indonesia memiliki semua potensi untuk tumbuh lebih tinggi, namun butuh keberanian politik untuk menjalankan reformasi menyeluruh.

Reformasi ini tidak bisa ditunda, apalagi dinegosiasikan dengan kompromi politik jangka pendek, karena dampaknya bersifat eksistensial bagi arah ekonomi nasional.

Indonesia memiliki peluang emas di tengah geopolitik global yang terfragmentasi, tetapi hanya bisa diambil jika negara ini siap memperbaiki fondasi strukturalnya.

Bank Dunia percaya bahwa Indonesia bisa lebih tangguh menghadapi guncangan global jika transformasi ekonomi dijalankan dengan niat serius, strategi jangka panjang, dan keberpihakan terhadap sektor produktif.