Pemerintah Kerahkan APBN Redam Dampak Konflik Minyak Timur Tengah
JAKARTA, BursaNusantara.com – Ketegangan geopolitik yang memuncak antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran kembali menyeret pasar energi global ke dalam pusaran gejolak harga.
Konflik tersebut telah menyebabkan harga minyak melonjak mendekati US$ 80 per barel, menimbulkan kekhawatiran baru bagi stabilitas fiskal Indonesia di tengah pemulihan ekonomi yang masih rapuh.
Pemerintah segera merespons dengan mengoptimalkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai perisai fiskal untuk meredam guncangan harga minyak terhadap inflasi dan konsumsi domestik.
Hingga akhir pekan, harga minyak Brent berada di level US$ 77,27 per barel, masih di bawah asumsi dasar APBN 2025 sebesar US$ 82.
Hal ini membuka ruang fiskal untuk menyerap tekanan eksternal tanpa mengorbankan target pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
APBN Disiapkan Jadi Shock Absorber Risiko Global
Pemerintah memastikan fungsi APBN sebagai shock absorber akan terus berjalan efektif dalam menghadapi eskalasi konflik yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi makro.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menjelaskan bahwa langkah-langkah mitigasi fiskal telah disiapkan secara sistematis.
“Kita masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menyerap tekanan inflasi melalui kebijakan subsidi dan kompensasi,” ujar Deni pada Senin (23/6/2025).
Deni menambahkan, sinergi kebijakan lintas sektor antara pusat dan daerah akan dioptimalkan untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan komoditas.
Koordinasi erat dengan otoritas fiskal, moneter, serta sektor keuangan juga menjadi kunci dalam menahan dampak rambatan global terhadap ekonomi domestik.
Komitmen Jaga Daya Beli dan Pertumbuhan Inklusif
Di tengah ketegangan global, pemerintah tetap berfokus menjaga daya beli masyarakat dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi.
Langkah konkret terus dilakukan seperti reformasi struktural dan deregulasi distribusi pupuk yang sukses akan diterapkan pada komoditas strategis lainnya.
“Diversifikasi sumber energi dan penguatan ketahanan pangan nasional menjadi prioritas utama untuk membentengi ekonomi dari guncangan eksternal,” jelas Deni.
Pemerintah juga mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan fiskal guna memastikan stabilitas jangka panjang.
Transformasi ekonomi berbasis ketahanan domestik terus digenjot untuk memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Legislator Desak Pemerintah Bergerak Cepat
Sementara itu, DPR mendesak pemerintah untuk bertindak cepat dalam menyikapi dampak konflik Timur Tengah yang kian memburuk.
Anggota Komisi XI DPR RI, Bertu Merlas, menyatakan kekhawatiran terhadap lonjakan harga minyak global yang akan menambah beban subsidi BBM dalam APBN.
“Kita sudah anggarkan subsidi BBM sebesar Rp 26,7 triliun. Kalau harga minyak naik terus, beban fiskal jelas akan membengkak,” ujar Bertu pada Senin (23/6/2025).
Dia menekankan pentingnya antisipasi dini dari Kementerian Keuangan, termasuk koordinasi lintas sektor untuk memperkuat strategi perlindungan ekonomi nasional.
Bertu menyoroti potensi gejolak jika Selat Hormuz ditutup oleh Iran, mengingat kawasan itu merupakan jalur utama ekspor minyak global dari negara-negara Teluk.
Potensi Krisis Energi dan Tekanan Inflasi
Penutupan Selat Hormuz akan menjadi pemicu krisis energi global karena menyumbat jalur distribusi minyak dari Arab Saudi, UEA, Irak, hingga Qatar.
Kondisi ini bisa mengganggu pasokan energi ke berbagai negara, termasuk Indonesia, yang masih bergantung pada impor minyak mentah dari Timur Tengah.
Di saat yang sama, nilai tukar rupiah yang belum sepenuhnya stabil menambah tekanan pada biaya impor energi nasional.
“Rantai pasok bisa terganggu, inflasi bisa melonjak, dan pertumbuhan ekonomi melambat jika tidak segera diantisipasi,” tegas Bertu.
Ia meminta agar pelaku UMKM mendapat pelatihan untuk bertahan dalam situasi krisis, sebagai bagian dari perlindungan sosial dan ekonomi masyarakat.
Jalan Panjang Menuju Kemandirian Energi
Konflik geopolitik menjadi pengingat mendesak bagi Indonesia untuk mempercepat agenda kemandirian energi dan transisi ke sumber daya yang berkelanjutan.
Diversifikasi pasokan, investasi pada energi terbarukan, serta efisiensi konsumsi energi harus menjadi agenda strategis dalam jangka menengah.
Kebijakan subsidi energi juga perlu diarahkan ulang untuk mendukung pembangunan sektor energi bersih tanpa menambah beban fiskal yang berlebihan.
Di tengah situasi geopolitik yang penuh ketidakpastian, kekuatan fiskal menjadi benteng terakhir dalam mempertahankan stabilitas ekonomi nasional.
Pemerintah dituntut untuk tetap adaptif, cermat, dan sigap dalam mengelola APBN sebagai alat perlindungan sosial sekaligus penggerak pertumbuhan.
