Pemerintah Utamakan Kemandirian Energi Ramah Lingkungan
JAKARTA, BursaNusantara.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di dalam negeri untuk mendukung ketahanan energi nasional.
Namun, Bahlil menekankan bahwa transformasi menuju EBT harus tetap menjamin keterjangkauan harga bagi masyarakat luas.
Ia mengakui bahwa biaya pemanfaatan EBT tidak murah karena membutuhkan teknologi tinggi dan pendanaan besar.
Meski begitu, Pemerintah tidak akan mengorbankan daya beli masyarakat hanya demi ambisi energi hijau semata.
Hal ini disampaikan Bahlil saat menghadiri Energi Mineral Festival 2025 yang digelar di Hutan Kota Plataran, Jakarta pada 30 Juli 2025.
Dalam forum tersebut, ia memaparkan bahwa transisi energi merupakan keniscayaan seiring target emisi nol bersih (Net Zero Emission/NZE) pada tahun 2060.
Bahlil menjelaskan bahwa saat ini dunia sedang menghadapi dua tekanan global yang saling berkelindan.
Pertama, ketegangan geopolitik yang membuat setiap negara lebih protektif terhadap pasokan energinya.
Kedua, agenda global untuk menurunkan emisi karbon melalui transisi dari energi fosil ke sumber energi ramah lingkungan.
Dalam konteks tersebut, Indonesia tidak boleh tertinggal dan harus membangun kemandirian energi berbasis sumber daya terbarukan seperti panas bumi, angin, surya, hingga opsi nuklir.
Namun ia menggarisbawahi bahwa semua itu harus dilakukan bertahap dan realistis, dengan mempertimbangkan kesiapan teknologi dan fiskal negara.
Transisi Energi Tak Bisa Abaikan Realitas Ekonomi
Bahlil secara lugas menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan serta-merta menerapkan transisi penuh ke EBT tanpa menakar daya tahan ekonomi rakyat.
Menurutnya, semangat menuju EBT harus berjalan beriringan dengan prinsip keberlanjutan sosial dan ekonomi.
“Jangan sampai keinginan kita menurunkan emisi malah membebani rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, proses transisi akan mengandalkan pendekatan bertahap dengan skema campuran antara energi fosil dan energi baru.
Sikap ini dinilainya sebagai solusi paling rasional dalam kondisi fiskal yang masih terbatas.
Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa investasi teknologi dalam sektor EBT tetap menjadi prioritas, namun harus dibarengi dengan upaya menjaga harga tetap masuk akal di tingkat konsumen.
Pemerintah, kata dia, tidak hanya mengejar target jangka panjang NZE, tetapi juga menjamin stabilitas sosial dan ekonomi jangka pendek.
“Energi murah tetap jadi prinsip utama dalam roadmap transisi kita,” ungkapnya.
Dalam forum yang sama, Bahlil membuka peluang bagi investor dalam dan luar negeri untuk berpartisipasi dalam membangun infrastruktur EBT nasional.
Namun ia menekankan, kerja sama tersebut harus berdasarkan asas saling menguntungkan dan tidak boleh membebani APBN.
Untuk itu, Pemerintah akan mendorong skema pembiayaan inovatif melalui kemitraan swasta dan publik yang transparan dan kompetitif.
Menakar Ulang Ambisi Hijau di Tengah Keterbatasan
Meskipun Pemerintah berambisi mempercepat pembangunan EBT, Bahlil menegaskan bahwa kebijakan transisi tidak boleh dogmatis atau mengabaikan realitas sosial.
Ia menyebut bahwa pendekatan pragmatis lebih relevan untuk negara berkembang seperti Indonesia yang masih memiliki tantangan ketimpangan energi antarwilayah.
Menurutnya, kebutuhan dasar energi rakyat tidak boleh dikorbankan demi citra global.
“Transisi energi hijau harus kontekstual dan berpihak pada rakyat,” ujarnya dengan nada tegas.
Pemerintah juga akan mengutamakan pemanfaatan potensi energi lokal yang selama ini belum maksimal, seperti biomassa dan hidro skala kecil di daerah terpencil.
Bahlil menilai, inisiatif ini dapat mendorong kemandirian energi desa sekaligus memperkuat ketahanan nasional.
Ia memastikan bahwa seluruh kebijakan energi akan disusun berbasis data dan kebutuhan riil, bukan sekadar slogan hijau.
Dalam beberapa bulan ke depan, Pemerintah akan meluncurkan peta jalan (roadmap) transisi energi yang lebih realistis dan inklusif.
Dokumen ini akan mencakup aspek fiskal, sosial, serta tahapan pembangunan teknologi EBT dalam jangka menengah.
Penegasan Bahlil bahwa EBT harus terjangkau menegaskan arah transisi energi Indonesia: inklusif, adaptif, dan tidak meninggalkan rakyat dalam prosesnya.
