Inovasi Fiskal Yogyakarta Jadi Sorotan
YOGYAKARTA, BursaNusantara.com – Keputusan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo untuk tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tengah tren kenaikan pajak di daerah lain dinilai sebagai langkah berani sekaligus inovatif.
Alih-alih membebani warga, Pemkot justru membuka ruang kreativitas dengan mencari sumber-sumber baru pendapatan daerah.
Hasto menekankan, keluhan warga yang hampir setiap hari meminta keringanan PBB menjadi pertimbangan utama dalam menjaga kebijakan fiskal tetap ramah masyarakat.
Ia menegaskan, orientasi Pemkot bukan sekadar menutup defisit, melainkan menciptakan sistem berkelanjutan yang memberi manfaat langsung bagi warga kota.
Dengan demikian, Yogyakarta memilih jalur berbeda dalam pengelolaan keuangan daerah, menekankan keseimbangan antara pendapatan dan keadilan sosial.
Digitalisasi Jadi Senjata Baru
Strategi diversifikasi pajak terlihat nyata lewat proyek digitalisasi parkir yang ditargetkan mencakup separuh dari 700 titik parkir kota pada akhir 2025.
Langkah ini tak hanya menambah PAD, tetapi juga memperbaiki tata kelola perparkiran yang kerap dikeluhkan warga dan wisatawan.
Selain itu, perluasan tapping box di sektor kuliner dan usaha informal menunjukkan komitmen Pemkot menggali potensi ekonomi yang sebelumnya luput dari kontribusi pajak.
Sektor ini dinilai menjanjikan karena perputaran transaksi besar, tetapi selama ini minim pengawasan fiskal.
Dengan teknologi, Pemkot berharap kebocoran pendapatan bisa ditekan tanpa menaikkan tarif yang memberatkan pelaku usaha.
Aset Daerah Diubah Jadi Mesin Profit
Di sisi lain, penguatan peran BUMD menjadi kunci baru optimalisasi PAD Yogyakarta pada 2025.
Revitalisasi XT Square yang sebelumnya membebani keuangan daerah hingga Rp 400 juta per tahun kini diarahkan menjadi pusat keuntungan.
Hasto optimistis target laba Rp 2 miliar bisa dicapai melalui model bisnis reseller dan program kreatif yang lebih adaptif.
Transformasi ini menjadi bukti bahwa aset daerah dapat diubah menjadi mesin profit dengan strategi tepat, bukan sekadar bergantung pada pajak warga.
Kebijakan ini menandai perubahan paradigma bahwa peningkatan PAD tidak selalu identik dengan menaikkan pungutan.
Yogyakarta Jadi Rujukan Nasional
Keputusan Pemkot Yogyakarta menjaga PBB tetap stabil sekaligus meningkatkan PAD dengan jalur alternatif berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain.
Di tengah tekanan ekonomi, langkah fiskal yang berpihak kepada warga dapat memperkuat legitimasi politik sekaligus daya tarik kota.
Yogyakarta menunjukkan bahwa inovasi fiskal dan keberanian mengambil jalur berbeda mampu menghasilkan solusi berkeadilan.
Kebijakan ini bukan hanya menjaga beban pajak warga tetap ringan, tetapi juga memperkuat posisi Yogyakarta sebagai pionir tata kelola fiskal daerah.
