Aksi Massa DPR Picu Kekacauan Mobilitas Jakarta
JAKARTA, BursaNusantara.com – Demonstrasi besar-besaran di sekitar Gedung DPR/MPR RI Senayan membuat mobilitas warga Jakarta terganggu, terutama mereka yang bergantung pada transportasi umum seperti KRL dan Transjakarta.
Kerumunan massa di perlintasan kereta api sekitar Palmerah memaksa KAI Commuter menghentikan perjalanan KRL Rangkasbitung, Parung Panjang, dan Serpong ke Tanah Abang.
Penumpang dari arah selatan hanya bisa turun di Stasiun Kebayoran sebelum perjalanan KRL diputar balik menuju Serpong, Parung Panjang, hingga Rangkasbitung.
Pengumuman resmi KAI Commuter menegaskan pembatasan ini semata demi keselamatan penumpang dan menjaga kelancaran operasional di tengah aksi massa.
Bagi ribuan pengguna KRL, perubahan mendadak ini membuat perjalanan menuju pusat kota tertunda dan memaksa mencari alternatif transportasi lain.
Layanan Transjakarta Juga Tersendat
Gangguan serupa melanda armada bus Transjakarta akibat rekayasa lalu lintas dan penutupan jalan di sekitar Senayan.
Beberapa rute dihentikan total, seperti S61 Blok M–Alam Sutera dan 8N Kebayoran–Petamburan via Asia Afrika, sementara rute lain dipangkas atau dialihkan.
Rute 8C Kebayoran Lama–Tanah Abang dan 9E Kebayoran Lama–Jelambar juga tidak beroperasi sementara demi menghindari pusat keramaian massa.
Sedangkan rute 10H Tanjung Priok–Bundaran Senayan diperpendek hanya sampai Kemanggisan, membuat penumpang harus berpindah moda lain untuk melanjutkan perjalanan.
Rute 6V Ragunan–Senayan Bank DKI pun terkena dampak, sempat tidak melayani Pasar Santa–Rawa Barat sebelum kembali normal pada sore hari.
Efek Domino ke Seluruh Kota
Kericuhan di sekitar DPR tidak hanya mengunci akses Senayan, tetapi juga menimbulkan efek domino pada mobilitas di berbagai titik Jakarta.
Penutupan jalan arteri dan pintu tol sekitar kawasan membuat kemacetan meluas hingga ke Sudirman, Gatot Subroto, dan Slipi.
Banyak warga terpaksa menggunakan ojek online, taksi, atau kendaraan pribadi meski terjebak kemacetan panjang.
Situasi ini memperlihatkan rapuhnya sistem transportasi publik Jakarta ketika pusat kota dilanda aksi massa besar.
Ketergantungan pada jalur strategis seperti Palmerah–Tanah Abang menjadikan gangguan di satu titik langsung berimbas pada jaringan lebih luas.
Transportasi Publik Jadi Korban Utama
Bagi jutaan komuter, transportasi umum bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan vital untuk bekerja, berbisnis, dan beraktivitas harian.
Gangguan yang berulang saat unjuk rasa di Senayan menunjukkan rentannya layanan publik terhadap dinamika politik di pusat pemerintahan.
KRL dan Transjakarta kerap menjadi korban pertama ketika jalan utama ditutup, meski ribuan orang sangat bergantung padanya.
Kondisi ini menciptakan dilema: di satu sisi, kebebasan menyampaikan aspirasi dijamin, namun di sisi lain, hak mobilitas warga ikut terganggu.
Jakarta kembali membuktikan bahwa setiap aksi massa berskala besar hampir selalu berujung pada kelumpuhan transportasi.
Warga Harus Adaptif, Pemerintah Dituntut Solusi
Transjakarta mengimbau penumpang terus memantau informasi resmi agar bisa menyesuaikan perjalanan dengan situasi lalu lintas yang dinamis.
Namun, imbauan semacam itu tak cukup bagi warga yang kehilangan kepastian perjalanan setiap kali demonstrasi besar berlangsung.
Pemerintah pusat maupun daerah dituntut mencari skema pengelolaan lalu lintas yang mampu menjaga keseimbangan antara ruang demokrasi dan hak mobilitas publik.
Tanpa solusi komprehensif, setiap gelombang aksi di Senayan akan selalu berarti satu hal bagi warga: transportasi publik lumpuh, dan perjalanan sehari-hari jadi taruhan.
