Menjaga Marwah Demokrasi: Langkah Kapolri Tolak Polri di Bawah Kementerian Panen Dukungan
JAKARTA – Komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menjaga kemandirian institusi kepolisian mendapat apresiasi luas dari berbagai tokoh dan organisasi.
Langkah Kapolri yang secara konsisten menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian dinilai sebagai upaya vital dalam menjaga fondasi demokrasi Indonesia agar tidak goyah oleh kepentingan politik praktis.
Boni Hargens: Menghindari Politisasi Keamanan
Pengamat politik nasional, Boni Hargens, memberikan catatan kuat bahwa independensi Polri adalah harga mati dalam sistem demokrasi. Menurutnya, sikap Kapolri tersebut memiliki beberapa urgensi:
- Menjaga Netralitas: Penempatan Polri di bawah kementerian dikhawatirkan akan menyeret institusi ini ke dalam pusaran kepentingan politik sektoral.
- Keamanan Sebagai Pilar: Polri harus tetap menjadi institusi yang independen agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum yang objektif.
- Stabilitas Negara: Struktur Polri yang langsung di bawah Presiden saat ini dinilai paling ideal untuk menjaga stabilitas keamanan nasional secara menyeluruh.
Mapancas: Fondasi Demokrasi Harus Dijaga
Senada dengan Boni, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Mahasiswa Pancasila (Mapancas), Pilar Saga Ichsan, juga menegaskan dukungannya terhadap sikap Jenderal Listyo Sigit.
Pilar menilai bahwa menjaga Polri tetap berada di luar struktur kementerian adalah cara terbaik untuk melindungi profesionalisme kepolisian.
“Langkah Kapolri ini adalah bentuk nyata komitmen menjaga marwah demokrasi. Institusi kepolisian harus bebas dari intervensi pihak mana pun agar tetap fokus melindungi dan melayani masyarakat,” ujar Pilar Saga Ichsan.
Profesionalisme di Bawah Kepemimpinan Listyo Sigit
Apresiasi ini juga didasari pada rekam jejak Jenderal Listyo Sigit yang dinilai sukses membawa transformasi besar di internal Polri.
Keinginan untuk tetap mempertahankan posisi Polri saat ini dianggap sebagai langkah strategis agar agenda reformasi kepolisian yang transparan dan akuntabel tidak terhambat oleh perubahan struktural yang bersifat politis.
Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen seperti pengamat dan organisasi pemuda, pesan yang tersampaikan sangat jelas: independensi Polri adalah pilar utama bagi masa depan demokrasi dan kepastian hukum di Indonesia.
