WASHINGTON, BursaNusantara.com – Badan Penegakan Imigrasi dan Cukai Amerika Serikat (ICE AS) mengambil langkah cepat di hari pertama pemerintahan Presiden Donald Trump.
Sebanyak 308 imigran ilegal berhasil ditangkap, sebagian di antaranya memiliki catatan kriminal serius, seperti pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anak. Langkah ini menandai awal dari kebijakan Trump yang dikenal keras terhadap imigrasi ilegal.
Tom Homan, yang dijuluki sebagai ‘czar perbatasan Trump’, menyampaikan bahwa operasi tersebut ditujukan untuk menindak mereka yang dianggap mengancam keamanan publik.
“Saat ini, diperkirakan ada sekitar 700.000 imigran ilegal di AS, dan kami akan memastikan bahwa mereka yang membahayakan masyarakat segera ditindak,” ungkap Homan dalam wawancaranya dengan New York Post pada Kamis (23/1/2025).
Presiden Trump, dalam pidato pelantikannya pada Senin (20/1/2025), telah menginstruksikan peningkatan jumlah pasukan di perbatasan sebagai bagian dari deklarasi darurat nasional di perbatasan selatan.
Langkah ini merupakan implementasi dari janji kampanyenya untuk memperkuat keamanan perbatasan dan mengurangi angka imigrasi ilegal yang dianggap merugikan negara.
Laporan dari Anadolu menyebutkan bahwa beberapa individu yang ditangkap memiliki keterlibatan dalam kejahatan serius, sehingga ICE AS memprioritaskan penangkapan mereka sebagai bagian dari operasi besar-besaran ini.
Langkah ini memicu berbagai reaksi, baik dari pendukung kebijakan Trump maupun para aktivis yang menganggap tindakan tersebut terlalu keras.
Sementara itu, CNN Internasional melaporkan bahwa ribuan tentara tambahan telah dikerahkan ke perbatasan untuk mendukung operasi ini.
Kebijakan ini juga mencakup peningkatan pengawasan menggunakan teknologi canggih, termasuk drone dan sensor, untuk mendeteksi upaya penyelundupan manusia di sepanjang perbatasan.
Namun, kebijakan Trump ini tidak lepas dari kontroversi. Beberapa kelompok hak asasi manusia mengkritik langkah ini sebagai tindakan yang tidak manusiawi, terutama terhadap keluarga imigran ilegal yang mencari perlindungan di AS.
Meski demikian, pemerintahan Trump tetap teguh pada pendekatannya, dengan dalih melindungi warga negara dari ancaman keamanan.
Dalam konferensi pers, Homan menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan operasi penegakan hukum serupa di masa depan.
“Kami tidak akan berhenti sampai sistem imigrasi yang lebih aman dan tertib tercipta,” katanya. Operasi ini, tambahnya, hanyalah awal dari serangkaian langkah yang dirancang untuk memastikan integritas perbatasan AS.
Reaksi dari masyarakat internasional pun beragam. Beberapa negara, terutama yang menjadi asal para imigran, menyampaikan kekhawatiran atas dampak kebijakan ini terhadap hubungan diplomatik. Namun, pemerintah Trump menyatakan bahwa keamanan nasional adalah prioritas utama.
Seiring berjalannya waktu, kebijakan Trump ini kemungkinan besar akan terus menjadi topik perdebatan panas di antara berbagai pihak. Dengan lebih dari 700.000 imigran ilegal yang masih berada di AS, tantangan besar masih menanti pemerintahannya.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
