Geser Kebawah
BisnisInfrastruktur

Adhi Karya Raih Kontrak Baru Rp257,2 Miliar Awal 2025

165
×

Adhi Karya Raih Kontrak Baru Rp257,2 Miliar Awal 2025

Sebarkan artikel ini
Adhi Karya Raih Kontrak Baru Rp257,2 Miliar Awal 2025
Adhi Karya raih kontrak baru Rp257,2 miliar per Januari 2025. Walau anggaran infrastruktur dipangkas, target 2025 naik 30-40% guna dorong pembangunan & aman!

JAKARTA, BursaNusantara.com – PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) kembali menunjukkan performa yang positif di tengah tantangan penyesuaian anggaran pemerintah.

Perusahaan mencatat raihan kontrak baru senilai Rp257,2 miliar pada Januari 2025. Pencapaian ini diraih meski terjadi pemangkasan anggaran infrastruktur yang cukup signifikan untuk tahun 2025, namun ADHI berhasil tetap mendominasi perolehan kontrak melalui kontrak pemerintah yang konsisten.

Sponsor
Iklan

Pencapaian Kontrak di Tengah Pemangkasan Anggaran

Kontrak Baru dan Tantangan Anggaran

Sekretaris Perusahaan ADHI, Rozi Sparta, mengungkapkan bahwa kontrak baru senilai Rp257,2 miliar tersebut berhasil diraih di tengah sentimen negatif akibat pemangkasan anggaran infrastruktur. Rozi menjelaskan,

“Raihan kontrak ini menunjukkan kemampuan kami untuk tetap bersaing, meskipun ada tekanan dari penyesuaian anggaran proyek pemerintah.”

Penurunan anggaran tersebut berdampak pada beberapa proyek, terutama yang berkaitan dengan waktu penyelesaian.

Rozi menambahkan bahwa penyesuaian waktu penyelesaian proyek sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dari pemerintah.

Meski demikian, dominasi perolehan kontrak pemerintah selama beberapa tahun terakhir telah memberikan dasar yang kuat bagi ADHI untuk mencapai target ini.

Dominasi Kontrak Pemerintah

Dalam beberapa tahun terakhir, perolehan kontrak dari pemerintah telah menjadi andalan ADHI. Hal ini sejalan dengan masifnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Keberhasilan meraih kontrak senilai Rp257,2 miliar merupakan bukti nyata bahwa ADHI mampu beradaptasi dengan dinamika kebijakan fiskal, meski anggaran infrastruktur dipangkas secara drastis.

Instruksi efisiensi dari Presiden Prabowo Subianto, yang menyebabkan pemangkasan pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dari Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun, turut menjadi latar belakang tantangan yang harus dihadapi.