Penyesuaian Frekuensi Penyaluran Memperkuat Ketahanan Fiskal
JAKARTA, BursaNusantara.com– Pelaku pasar modal dan publik harus mewaspadai kenyataan bahwa Anggaran MBG yang melonjak drastis pada 2026 langsung menghadapi pemangkasan masif demi menjaga ketahanan fiskal nasional.
Langkah penghematan ini dirancang langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan opsi menyesuaikan frekuensi penyaluran makan dari enam menjadi lima kali dalam seminggu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi penyesuaian tersebut pada Rabu (25/3/2026) di Jakarta Pusat.
Berdasarkan perhitungan awal dari BGN, pengurangan hari penyaluran tersebut diperkirakan mampu menghemat anggaran negara hingga Rp40 triliun per tahun.
Purbaya menegaskan inisiatif efisiensi ini datang murni dari evaluasi internal BGN terhadap kondisi riil di lapangan saat ini, bukan pemotongan sepihak dari otoritas keuangan.
Otoritas meyakini bahwa langkah penghematan internal ini akan memberikan bantalan kas yang cukup kuat bagi belanja pemerintah pusat.
Mengapa Pemangkasan Anggaran Berlaku Merata di Seluruh Sektor?
Detail teknis mengenai mekanisme pembagian makanan tersebut akan diumumkan secara resmi oleh Ketua BGN dalam waktu dekat.
Potensi efisiensi Rp40 triliun ini berada di luar target penghematan Rp80 triliun yang sebelumnya pernah diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Kementerian Keuangan berencana memberlakukan pemangkasan anggaran secara proporsional kepada seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L).
Pihak kementerian akan menentukan batas atas penghematan dari pusat, dan masing-masing K/L diwajibkan melakukan pemotongan belanja secara mandiri.
Sebagai informasi, pagu belanja program makanan gratis pada tahun 2026 meroket tajam menjadi Rp335 triliun.
Angka belanja tersebut melonjak lebih dari lima kali lipat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp51,5 triliun.
Berapa Porsi Riil Anggaran MBG dari Total Pagu Belanja 2026?
Lonjakan drastis tersebut menuntut adanya tata kelola keuangan yang ketat agar tidak menimbulkan defisit anggaran negara yang melebar.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang APBN 2026, alokasi khusus untuk pembelian makanan adalah sebesar Rp255,5 triliun.
Jumlah tersebut mencakup porsi sekitar 76 persen dari total keseluruhan pagu belanja program yang disahkan oleh parlemen.
Sisa dana dari pagu tersebut dialokasikan secara terukur untuk membiayai kebutuhan operasional serta program pendukung penunjang lainnya di lapangan.
Lihat berita terbaru lainnya di Google Berita | Bursa Nusantara
