JAKARTA, bursa.nusantaraofficial.com – Pemerintah Indonesia tampaknya akan kembali memberikan izin ekspor konsentrat tembaga kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) pada tahun 2025. Langkah ini menjadi tanda bahwa upaya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk menghentikan “lagu lama” Freeport berakhir dengan kegagalan.
Menurut Bahlil, manajemen Freeport telah mengajukan permohonan resmi kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Saat ini, proses penerbitan izin tengah berlangsung melalui pembahasan intensif antara Kementerian ESDM dan kementerian terkait lainnya.
“Freeport sudah ajukan izin ekspor untuk 2025. Kami dari Kementerian ESDM sedang membahasnya, dan rapat dengan Kemenko Perekonomian juga telah dilakukan,” ungkap Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Hasil rapat tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Keputusan akhir akan mencakup detail periode dan volume ekspor yang diperbolehkan untuk Freeport.
Kondisi Saat Ini: Produksi Menumpuk
Sejak izin ekspor konsentrat tembaga PTFI berakhir pada 1 Januari 2025, produksi tembaga di gudang Freeport mengalami penumpukan. Padahal, pemerintah sebelumnya mendorong agar Freeport tidak lagi mengekspor konsentrat mentah dan mengarahkan pemurnian dilakukan di dalam negeri melalui fasilitas smelter.
Namun, insiden kebakaran yang terjadi pada Oktober 2024 di smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur, membuat jadwal operasional fasilitas tersebut terhambat. Hal ini menjadi salah satu alasan utama Freeport meminta perpanjangan izin ekspor.
Bahlil dan “Lagu Lama” Freeport
Dalam wawancara sebelumnya, Bahlil dengan tegas menyebut bahwa permohonan ekspor Freeport adalah “lagu lama” yang terus berulang. “Dari saya mahasiswa sampai jadi Menteri ESDM, tema Freeport ini begitu terus,” ujar Bahlil.
Dia menilai, Freeport seharusnya menunjukkan komitmennya untuk mempercepat perbaikan smelter agar bisa mendukung hilirisasi mineral di Indonesia. “Kalau terbakar, berapa lama memperbaiki? Jangan sampai ekspor terus jadi kebiasaan,” tegasnya.
Meski mengaku mendapat beasiswa dari Freeport saat kuliah, Bahlil menegaskan bahwa kepentingan bangsa lebih utama. “Aku dukung Freeport asal dia fair kepada bangsa. Aku lebih cinta negara ini daripada harus korbankan kepentingan nasional,” tambahnya.
Dampak Keputusan Pemerintah
Keputusan untuk kembali memberikan izin ekspor tentu menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, izin ini bisa membantu Freeport mengatasi kendala produksi akibat smelter yang belum beroperasi. Namun, di sisi lain, hal ini dianggap bertentangan dengan program hilirisasi mineral yang selama ini didorong pemerintah.
Dengan mayoritas saham Freeport kini dimiliki Indonesia, masyarakat berharap perusahaan ini mampu memenuhi komitmennya untuk mendukung pertumbuhan industri dalam negeri tanpa mengorbankan kepentingan nasional.
