Pemerintah Genjot APBN Semester II
JAKARTA, BursaNusantara.com – Pemerintah Indonesia bersiap membelanjakan anggaran jumbo senilai Rp2.121 triliun dalam enam bulan ke depan sebagai langkah akseleratif untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
Strategi ini merupakan upaya masif mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2% di akhir 2025, setelah tekanan kinerja belanja negara pada paruh pertama tahun ini gagal memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB).
Konsumsi Pemerintah Masih Jadi Titik Lemah
Pada kuartal II-2025, konsumsi pemerintah justru mengalami kontraksi 0,33% secara tahunan, meski belanja negara tercatat tumbuh tipis.
Baca Juga
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kontribusi belanja negara hanya menyumbang 6,93% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, jauh dari harapan awal.
Sri Mulyani mengungkap bahwa estimasi awal pemerintah menyebut konsumsi pemerintah seharusnya tumbuh 0,2%, namun realisasi justru berbalik arah.
Ia menyebut penyebab utamanya adalah basis pertumbuhan konsumsi pemerintah pada 2024 yang terlalu tinggi, sehingga menciptakan efek perbandingan negatif di tahun berjalan.
Meski begitu, ia menilai kondisi semester II masih memberi ruang untuk rebound kinerja fiskal, asalkan koordinasi kementerian dan daerah berjalan optimal.
Target Ambisius, Kualitas Tetap Jadi Sorotan
Ditekankan Sri Mulyani, kualitas belanja tetap jadi perhatian utama, tak sekadar mengejar jumlah.
Penggunaan anggaran Rp2.121 triliun dalam enam bulan mendatang akan difokuskan pada program-program berdampak langsung bagi masyarakat dan berorientasi pada pemulihan ekonomi yang inklusif.
Ia menegaskan pemerintah tidak sekadar menggelontorkan dana, tetapi memastikan tata kelola yang baik dan bebas dari praktik korupsi.
Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (5/8/2025), Menkeu menyebut tata kelola anggaran menjadi prioritas.
“Kami ingin Rp2.121 triliun ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya tegas.
Realisasi Semester I Lambat, Semester II Jadi Penentu
Kementerian Keuangan mencatat belanja negara semester I-2025 baru mencapai Rp1.406 triliun, hanya naik 0,6% dibanding periode sama tahun sebelumnya.
Belanja tersebut terdiri dari Rp1.003,6 triliun belanja pemerintah pusat dan Rp402,5 triliun transfer ke daerah.
Kinerja ini menjadi sorotan karena menunjukkan kelemahan dalam distribusi anggaran dan kecepatan realisasi program, padahal tekanan ekonomi masih tinggi di lapangan.
Perlambatan itu juga mencerminkan belum optimalnya mesin birokrasi pasca penyesuaian struktur kabinet baru pada awal tahun.
Belanja pemerintah sempat terkontraksi 1,37% pada kuartal I akibat penyesuaian nomenklatur kementerian dan lembaga baru, menurut Menkeu.
Kondisi itulah yang kemudian menjadi tantangan tambahan dalam mempercepat pelaksanaan APBN di semester II ini.
Tantangan Percepatan Belanja di Tengah Risiko Global
Akselerasi belanja negara di paruh kedua 2025 tidak hanya soal jumlah, tetapi juga waktu yang sangat terbatas dan risiko eksternal yang membayangi.
Dengan sisa waktu enam bulan, pemerintah harus menghindari pola pembelanjaan menumpuk di akhir tahun yang sering kali mengorbankan kualitas program.
Selain itu, ketidakpastian global seperti pelemahan mitra dagang, fluktuasi harga komoditas, dan ketegangan geopolitik bisa memengaruhi efektivitas stimulus fiskal.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kementerian dan daerah memiliki kesiapan eksekusi yang kuat agar dana yang digelontorkan tak berujung menjadi anggaran menganggur atau silpa.
Efisiensi dan akuntabilitas akan menjadi kunci keberhasilan percepatan belanja yang direncanakan.
Langkah-langkah seperti percepatan lelang proyek, pemangkasan birokrasi pengadaan, dan digitalisasi pelaporan menjadi semakin mendesak.
Pemerintah Ingin Ciptakan Efek Multiplikasi Nyata
Sri Mulyani menyampaikan bahwa target utama dari dorongan belanja ini bukan hanya menjaga pertumbuhan, tetapi juga menciptakan efek ganda (multiplier effect) ke sektor riil.
APBN digunakan sebagai jangkar pemulihan ekonomi sekaligus instrumen distribusi kesejahteraan sosial di tengah tekanan ekonomi global.
Pemerintah meyakini, apabila eksekusi belanja dilakukan cepat, tepat sasaran, dan bersih, maka akan mendorong konsumsi masyarakat, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kepercayaan dunia usaha.
Semester II-2025 menjadi masa krusial dalam menilai efektivitas peran APBN sebagai motor penggerak ekonomi nasional.
Dengan angka pertumbuhan ekonomi masih berada di bawah target, kecepatan dan kualitas realisasi belanja akan menentukan apakah target 5,2% hanya ambisi, atau akan menjadi kenyataan.
Langkah pemerintah selanjutnya akan sangat menentukan arah akhir ekonomi nasional tahun ini, sekaligus jadi ajang pembuktian kapasitas fiskal Indonesia di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
