BI-Rate Pangkas 125 Bps, Mengapa Suku Bunga Kredit Masih Rigid?
JAKARTA, BursaNusantara.com – Efektivitas transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) melalui penurunan suku bunga acuan atau BI-Rate terus menunjukkan progres positif pada instrumen pasar uang dan deposito. Namun, otoritas moneter memberikan catatan tebal pada sektor perbankan yang dinilai masih lamban menyesuaikan suku bunga kredit bagi sektor riil.
Agresivitas BI dan Melandainya Yield Surat Utang
Sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia telah memangkas BI-Rate sebesar 125 basis poin (bps). Langkah agresif ini, yang diperkuat dengan ekspansi likuiditas melalui penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah, berhasil menekan biaya dana di berbagai instrumen keuangan secara signifikan.
Suku bunga INDONIA tercatat terjun bebas 191 bps ke level 4,12% per 16 Desember 2025. Tren serupa terjadi pada Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang imbal hasilnya melandai di kisaran 4,90% hingga 4,98%. Di pasar obligasi, yield SBN tenor 10 tahun kini bertengger di level 6,16%, jauh dari level puncaknya di awal tahun sebesar 7,26%.
Baca Juga
Deposit Rate Anjlok, Transmisi Kredit Macet?
Di sisi perbankan, penurunan BI-Rate terpantau sangat efektif mengikis suku bunga simpanan. Suku bunga deposito tenor 1 bulan telah menyusut 67 bps menjadi 4,14% pada November 2025. Penurunan biaya dana ini seharusnya menjadi katalis bagi penurunan bunga pinjaman.
Namun, data menunjukkan realitas yang berbeda. Penurunan suku bunga kredit perbankan justru masih menunjukkan kekakuan (rigidity). Per November 2025, bunga kredit hanya turun tipis 24 bps ke level 8,96%, dari posisi awal tahun sebesar 9,20%.
Tekanan untuk Penyesuaian Suku Bunga
Kesenjangan (gap) antara penurunan bunga deposito yang tajam dengan bunga kredit yang lambat ini memicu sorotan dari Bank Indonesia. Otoritas moneter secara konsisten mendorong perbankan untuk segera merefleksikan pelonggaran moneter ke dalam suku bunga kredit mereka.
Langkah ini dipandang krusial untuk memastikan transmisi kebijakan tidak terhenti di level perbankan saja, melainkan mengalir ke dunia usaha dan masyarakat demi menopang akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di akhir tahun 2025.
