Desk Khusus BKPM di BP Batam Siap Permudah Izin Investasi
JAKARTA, BursaNusantara.com – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menandatangani nota kesepahaman dengan BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) untuk mempercepat arus investasi di wilayah strategis tersebut.
Penandatanganan MoU berlangsung Selasa, 24 Juni 2025, di kantor BKPM Jakarta, dihadiri langsung oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani bersama Wali Kota Batam yang juga menjabat Kepala BP Batam, Amsakar Achmad.
Dengan kerja sama ini, BKPM akan menempatkan desk khusus pelayanan investasi di kantor BP Batam.
Rosan menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah pusat melihat potensi Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan investasi masa depan.
Desk tersebut diharapkan memangkas jalur birokrasi yang selama ini menjadi keluhan utama para investor, khususnya dari luar negeri.
“Kami melihat peran Batam yang sangat penting dan strategis, baik dari segi geografis maupun ekonomi,” kata Rosan saat penandatanganan MoU.
Mempercepat Izin, Memperkuat Daya Saing
Rosan menggarisbawahi bahwa target utama investasi bukan hanya pada peningkatan ekonomi, melainkan juga penciptaan lapangan kerja.
Ia menambahkan bahwa multiplier effect dari percepatan investasi di Batam akan terasa luas, mulai dari pertumbuhan UMKM hingga peningkatan kualitas SDM.
“PR utama kita adalah investasi yang memberi dampak luas, tidak hanya nominalnya tetapi juga dari sisi tenaga kerja dan kualitas manusianya,” tegas Rosan.
Pemerintah ingin menjadikan Batam sebagai model nasional bagaimana sinergi antar lembaga bisa menjadi motor utama pertumbuhan investasi langsung.
Hadirnya desk BKPM di Batam akan menjadi kanal baru bagi investor untuk langsung memproses perizinan dan mendapatkan pendampingan teknis.
Langkah ini dianggap sebagai jawaban konkret atas masalah klasik keterlambatan perizinan dan ketidaksesuaian antara rencana dan implementasi investasi.
Investasi Tersendat, Desk BKPM Jadi Solusi
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyebutkan banyak investor asing yang tertarik masuk Batam namun terhambat oleh waktu proses yang panjang.
“Seringkali niat mereka untuk segera memulai malah terhambat karena proses izin bisa memakan waktu hingga dua tahun,” ujar Amsakar.
Ketertarikan investor akan memudar jika proses realisasi tidak sejalan dengan urgensi bisnis mereka.
Menurut Amsakar, percepatan izin adalah faktor krusial untuk menjaga daya saing Batam dengan kawasan lain di ASEAN.
Desk khusus BKPM dinilai akan menyingkat proses administratif dan mempercepat momentum investasi yang selama ini tertahan di fase awal.
Potensi Digital dan KEK Kesehatan
Dari sektor unggulan, Batam kini mulai dilirik sebagai pusat digitalisasi dan kesehatan internasional.
Proyek besar seperti pembangunan pusat data digital di kawasan Nongsa Digital Park menjadi magnet kuat bagi investor global.
Amsakar menegaskan bahwa tenant di kawasan tersebut sudah berlevel internasional, menjadikan Batam pemain utama di sektor digital regional.
“Tenant di Nongsa Digital Park bukan pemain baru, mereka skala global dan butuh kecepatan layanan investasi,” ujar Amsakar.
Di sisi lain, sektor kesehatan juga menjadi prioritas, khususnya dengan percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kesehatan di Sekupang.
Dengan selesainya pembangunan infrastruktur dasar di KEK tersebut, pemerintah berharap masuknya investor akan lebih agresif.
Langkah Serius Pemerintah untuk Tata Kelola Investasi
MoU ini juga menjadi simbol kuat bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki komitmen tinggi dalam menata tata kelola investasi yang ramah dan efisien.
Amsakar menyampaikan bahwa konsistensi pemerintah dalam menyiapkan instrumen layanan akan meningkatkan kepercayaan investor.
“Kalau pelaku usaha melihat keseriusan dari sisi tata kelola, maka ke depan akan makin banyak investor masuk ke Batam,” tegasnya.
Langkah strategis ini juga diharapkan memicu akselerasi investasi dari berbagai negara, termasuk sektor-sektor baru seperti energi terbarukan, pendidikan teknologi, dan manufaktur berbasis AI.
Katalis Ekonomi Baru untuk Batam dan Nasional
Langkah sinergis antara BKPM dan BP Batam mencerminkan transformasi kelembagaan yang berorientasi pada hasil.
Batam diposisikan sebagai pilot project penguatan sistem layanan investasi berbasis kolaborasi vertikal antara pusat dan daerah.
Dengan reformasi layanan perizinan lewat desk investasi BKPM, arus modal asing ke Batam diperkirakan akan meningkat dalam dua kuartal mendatang.
Kementerian juga menargetkan agar praktik ini bisa direplikasi di kawasan industri lainnya seperti Morowali, Kendal, dan Balikpapan.
Inisiatif ini menjadikan Batam bukan sekadar pelabuhan bebas, tetapi sebagai simpul penting dalam arsitektur ekonomi baru Indonesia berbasis industri, digitalisasi, dan kesehatan.
