BPS Terbitkan KBLI 2025, Respons Dinamika Ekonomi Digital
JAKARTA, BursaNusantara.com – Badan Pusat Statistik (BPS) resmi meluncurkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025. Langkah strategis ini tertuang dalam Peraturan BPS Nomor 1 Tahun 2025 sebagai upaya pemerintah memperbarui basis data ekonomi di tengah pesatnya kemunculan model bisnis baru yang sebelumnya belum terakomodasi pada versi 2020.
Adopsi Standar Internasional ISIC Rev. 5
Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa penyusunan KBLI 2025 mengacu pada standar internasional International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5. Meski berkiblat global, klasifikasi ini tetap disesuaikan dengan karakteristik unik ekonomi domestik.
Perubahan signifikan dalam KBLI 2025 mencakup penambahan kode-kode baru untuk aktivitas ekonomi yang lahir dari inovasi teknologi dan digitalisasi. Selain itu, terdapat penyesuaian deskripsi aktivitas ekonomi agar lebih relevan dengan praktik bisnis modern saat ini.
Baca Juga
Sinkronisasi Sistem OSS dan Kepastian Hukum
Salah satu urgensi pembaruan ini adalah untuk memperkuat integrasi dengan sistem perizinan berusaha, seperti Online Single Submission (OSS). Dengan klasifikasi yang lebih detail, pelaku usaha diharapkan mendapatkan kepastian hukum yang lebih kuat atas bidang usaha yang mereka jalani.
Bagi pemerintah, data yang dihasilkan dari KBLI 2025 akan menjadi fondasi pengambilan kebijakan yang lebih presisi. Akurasi data mengenai struktur ekonomi terkini akan memudahkan pemetaan sektor-sektor potensial yang selama ini belum terdata secara spesifik.
Manfaat Lintas Sektoral dan Masa Transisi
Pembaruan klasifikasi ini membawa manfaat bagi berbagai pihak:
- Pelaku Usaha: Mempermudah pengurusan izin usaha serta klasifikasi perpajakan.
- Pemerintah: Dasar kebijakan ekonomi berbasis data mutakhir (evidence-based policy).
- Peneliti: Memfasilitasi analisis data antar-sektor yang lebih mendalam.
Terkait implementasi, BPS menyatakan bahwa penggunaan KBLI 2025 akan dilakukan secara bertahap. Proses transisi dari KBLI 2020 ke versi terbaru ini dipastikan akan berjalan beriringan dengan sistem administrasi pemerintahan dan survei statistik guna menjamin kelancaran layanan publik dan stabilitas data nasional.
