JAKARTA, BursaNusantara.com – PT Danantara, holding yang akan mengelola aset tujuh BUMN besar dengan total nilai Rp14.715 triliun, tengah menjadi sorotan.
Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, mengingatkan pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka agar mengelola Danantara secara transparan, akuntabel, dan dengan pengawasan ketat.
Hardjuno menekankan bahwa tanpa tata kelola yang baik, Danantara berisiko mengulang kesalahan masa lalu seperti BLBI dan skandal 1MDB.
Baca Juga
Pentingnya Pengawasan dalam Pengelolaan Aset Negara
Dalam konteks pengelolaan aset negara, Hardjuno Wiwoho menyampaikan bahwa pembentukan Danantara merupakan tonggak penting.
Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia menegaskan:
“Pembentukan Danantara menjadi tonggak penting dalam pengelolaan aset negara, namun pengawasan ketat dan tata kelola yang baik akan menentukan keberhasilannya.
Sejarah mencatat bahwa tanpa transparansi dan akuntabilitas, holding semacam ini dapat menjadi sumber masalah baru bagi ekonomi nasional.”
Pernyataan ini menggarisbawahi betapa pentingnya penerapan mekanisme pengawasan yang efektif guna mencegah penyalahgunaan dana dan intervensi politik yang berlebihan.
Pengalaman Buruk BLBI sebagai Peringatan
Dampak Krisis Ekonomi 1998
Hardjuno mengingatkan akan pengalaman pahit dari skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada krisis ekonomi 1998.
Pada masa itu, pemerintah mengucurkan Rp144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang terdampak krisis.
Namun, lemah pengawasan dan intervensi politik yang kuat menyebabkan dana tersebut banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengan elite politik.
“Dalam kasus BLBI, kita melihat bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan dan intervensi politik yang kuat.
Jika Danantara tidak dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario serupa terjadi,” ujar Hardjuno.
Pengalaman BLBI menjadi pelajaran berharga bahwa pengelolaan aset negara harus diiringi dengan mekanisme pengawasan yang jelas dan ketat untuk menghindari penyelewengan dana serta memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan.
Pelajaran dari Skandal 1MDB
Risiko Intervensi Politik dan Kurangnya Pengawasan
Skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia menjadi contoh lain yang harus dihindari. Hardjuno menyatakan bahwa 1MDB menjadi pelajaran bahwa intervensi politik dan kurangnya pengawasan dapat mengakibatkan skandal keuangan berskala besar.
Kasus ini menunjukkan bahwa holding investasi negara yang tidak dikelola secara profesional justru bisa menjadi beban ekonomi yang berkepanjangan.
“Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa jika ada intervensi politik dan kurangnya pengawasan, holding investasi negara justru bisa menjadi beban ekonomi yang berlarut-larut,” jelas Hardjuno.
Hardjuno menambahkan bahwa pelajaran dari 1MDB harus dijadikan acuan untuk memastikan bahwa Danantara tidak disalahgunakan oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu.
Rekomendasi Pengawasan oleh Hardjuno Wiwoho
Langkah-Langkah Preventif untuk Danantara
Untuk mencegah risiko serupa BLBI dan 1MDB, Hardjuno merekomendasikan beberapa langkah penting, antara lain:
Audit Independen dan Laporan Keuangan Terbuka
Hardjuno menyarankan agar Danantara menjalani audit independen secara rutin oleh lembaga internasional.
Laporan keuangan harus dibuka untuk publik agar transparansi dalam pengelolaan aset negara dapat terjaga. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi celah bagi penyalahgunaan dana.
Pemilihan Manajemen yang Bebas dari Kepentingan Politik
Penting juga untuk memastikan bahwa manajemen Danantara terdiri dari profesional yang independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik.
Dengan demikian, keputusan strategis dalam pengelolaan aset dapat diambil secara objektif demi kepentingan nasional.
Penerapan Best Practice dari Model Internasional
Hardjuno mencontohkan model pengelolaan aset negara seperti Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah di Malaysia.
Kedua model tersebut menunjukkan bahwa dengan tata kelola yang transparan dan independen, aset negara bisa dikelola secara optimal sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jika semua langkah ini diterapkan dengan disiplin, Danantara bisa menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi Indonesia. Namun, jika tidak, kita bisa melihat pengulangan kesalahan yang pernah terjadi,” pungkas Hardjuno.
Kesimpulan: Menghindari Nasib BLBI dan 1MDB
Pembentukan Danantara membawa harapan baru bagi pengelolaan aset negara. Namun, tanpa pengawasan yang ketat dan tata kelola yang transparan, risiko penyalahgunaan dana dan intervensi politik bisa mengulangi tragedi BLBI dan 1MDB.
Hardjuno Wiwoho mengajak pemerintah untuk mengambil langkah preventif dengan menerapkan audit independen, laporan keuangan terbuka, dan pemilihan manajemen profesional.
Langkah-langkah tersebut harus menjadi prioritas utama agar Danantara tidak menjadi beban ekonomi dan justru dapat menjadi kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
BursaNusantara.com akan terus memantau perkembangan pengelolaan Danantara dan menyajikan informasi terbaru untuk memastikan bahwa aset negara dikelola dengan sebaik-baiknya demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
