JAKARTA, BursaNusantara.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti kebutuhan mendesak Indonesia dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional.
Langkah ini dinilai vital demi memperkuat konektivitas dan memperluas akses layanan secara merata di seluruh wilayah.
Namun di sisi lain, ia mengingatkan bahwa kendala utama yang terus mengemuka adalah soal pendanaan.
Terlebih, tekanan global yang makin tinggi semakin menyulitkan ruang fiskal pemerintah.
Investasi Infrastruktur Periode 2025–2029 Mencapai Rp10.000 Triliun
Dalam gelaran International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa kebutuhan investasi infrastruktur nasional untuk lima tahun ke depan mencapai angka fantastis. Nilainya diperkirakan sekitar US$ 625 miliar atau setara Rp10.000 triliun.
Ia menilai angka tersebut mencerminkan kompleksitas pembangunan infrastruktur di negara kepulauan seperti Indonesia.
Variasi geografis dan sosial ekonomi antarwilayah membuat biaya pembangunan jadi jauh lebih besar.
Sayangnya, kapasitas anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah sangat terbatas. “Anggaran hanya bisa menutup sekitar 40% dari kebutuhan itu,” tegas Sri Mulyani.
Pemerintah Dorong Sektor Swasta dan Mitra Internasional
Guna menutupi kesenjangan investasi yang besar itu, Sri Mulyani menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif dari sektor swasta.
Partisipasi ini bukan sekadar pelengkap, tetapi menjadi bagian kunci dari strategi nasional.
Tak hanya itu, ia juga membuka pintu lebar bagi kolaborasi dengan mitra internasional. Menurutnya, bentuk dukungan bisa berupa investasi langsung, kerja sama teknologi, maupun akses terhadap skema pembiayaan global.
“Jadi kita pasti menghadapi kesenjangan pendanaan ini,” ujarnya menegaskan tantangan yang sedang dihadapi pemerintah.
Mekanisme Pembiayaan Inovatif Jadi Solusi Masa Depan
Untuk memperkuat strategi pembiayaan, Sri Mulyani mendorong penciptaan mekanisme pendanaan yang inovatif.
Pendekatan ini penting agar Indonesia tidak hanya mengandalkan belanja negara semata dalam membangun infrastruktur strategis.
Inovasi pembiayaan ini dapat berupa obligasi infrastruktur, skema Public Private Partnership (PPP), maupun pemanfaatan green financing.
Semua instrumen akan diarahkan untuk mendukung proyek-proyek prioritas yang mampu mendorong pertumbuhan jangka panjang.
Sri Mulyani menutup paparannya dengan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik.
Ia adalah fondasi utama untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.
