JAKARTA, BursaNusantara.com – Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2025 menunjukkan perlambatan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto (PDB) hanya tumbuh 4,87% secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih rendah dibandingkan kuartal IV-2024 sebesar 5,02% dan kuartal I-2024 yang mencatat 5,11%.
Situasi ini mencerminkan adanya tekanan yang cukup signifikan terhadap konsumsi domestik dan kinerja belanja pemerintah di awal tahun.
Pemerintah pun bergerak cepat menyiapkan langkah konkret untuk mengangkat kembali momentum pertumbuhan di triwulan berikutnya.
Baca Juga: Kredit UMKM Melambat: Pertumbuhan Terburuk dalam 3 Tahun
Pelemahan Konsumsi dan Belanja Negara Jadi Sumber Perlambatan
Kontraksi konsumsi pemerintah menjadi salah satu faktor utama penurunan pertumbuhan, yakni turun 1,35% yoy.
Sementara konsumsi rumah tangga yang merupakan penyumbang terbesar PDB juga mengalami pelambatan, hanya tumbuh 4,89% pada kuartal I-2025.
Sebagai perbandingan, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,98% pada kuartal sebelumnya dan 4,91% pada kuartal I-2024.
Baca Juga: Hasan Hasbi Kembali Pimpin PCO Usai Ajukan Mundur
Pemerintah menyadari perlunya intervensi untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak semakin melemah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa bantuan sosial dalam bentuk PKH dan Kartu Sembako akan disalurkan pada Mei dan Juni 2025.
“Pencairan gaji ke-13 untuk ASN juga akan dilakukan bersamaan guna meningkatkan konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama perekonomian nasional,” ujar Airlangga.
Dorong Investasi dan Sederhanakan Regulasi
Selain menjaga konsumsi, pemerintah juga menargetkan peningkatan investasi sebagai kunci pemulihan ekonomi.
Baca Juga: Investor Asing Serbu SBN Pendek, Antisipasi Gejolak Global
Berbagai strategi telah disiapkan, mulai dari pembentukan Satuan Tugas Perluasan Lapangan Kerja, hingga penerbitan Inpres Deregulasi guna menyederhanakan perizinan usaha.
Revisi Perpres BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) juga tengah difinalisasi, ditambah dengan program Kredit Investasi untuk Industri Padat Karya.
Pemerintah berharap sektor industri padat karya bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil.
Tidak hanya itu, optimalisasi belanja modal (Capex) BUMN dan percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga digencarkan guna memperkuat sektor produktif nasional.
Ekspansi Global: Indonesia Perkuat Posisi Internasional
Dalam rangka memperluas pasar dan memitigasi risiko dari potensi perubahan kebijakan global, pemerintah juga menggenjot diplomasi ekonomi.
Baca Juga: Kredit Perbankan Tumbuh 10,39% pada 2024, Optimisme Ekonomi di 2025
Isu potensi kebijakan “Trump 2.0” diantisipasi dengan mempercepat negosiasi tarif perdagangan dengan Amerika Serikat.
Upaya penyelesaian perjanjian dagang EU-CEPA turut menjadi prioritas, seiring strategi Indonesia memperkuat hubungan ekonomi luar negeri.
Airlangga juga menyoroti langkah strategis Indonesia yang kini tergabung dalam BRICS dan tengah dalam proses aksesi ke OECD.
Menurutnya, keanggotaan ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat peran Indonesia di kancah ekonomi global.
Baca Juga: Stimulus Ekonomi Q1 2025: Strategi Prabowo Khusus
“Langkah ini merupakan bagian dari visi jangka panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi utama dunia, sekaligus mempercepat transformasi menuju Indonesia Maju,” tegasnya.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
