Perubahan Paradigma: Energi Mineral Sebagai Hak Menuju Kedaulatan Energi Nasional
JAKARTA, BursaNusantara.com – Forum Energi dan Mineral 2025 mengusung narasi bahwa energi kini bukan lagi kemewahan, tetapi hak fundamental yang harus dipenuhi setiap warga negara, menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya secara adil dan berkelanjutan.
Dalam konferensi yang dihadiri oleh pejabat pemerintah, pemangku kepentingan industri, dan ahli energi, disepakati bahwa potensi sumber daya mineral Indonesia harus diarahkan mendorong kedaulatan nasional dan bukan sekadar ekspor mentah yang menguntungkan pihak tertentu.
Pergeseran Pandangan dari Ekspor ke Pengelolaan Berorientasi Hak Warga
Para peserta menegaskan bahwa energi mineral tidak lagi dilihat sebagai komoditas kemewahan, melainkan hak dasar yang harus diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui pengelolaan yang adil dan transparan.
Baca Juga
Fokus Pada Pengembangan Industri Lokal dan Nilai Tambah
Penguatan industri hilir mineral menjadi prioritas, guna memastikan manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat luas.
Implikasi Kebijakan dan Tantangan Infrastruktur
Para pakar menilai bahwa implementasi konversi paradigma ini menuntut revisi kebijakan strategis, termasuk peningkatan infrastruktur dan pengendalian laju ekspor mineral agar pembangunan ekonomi nasional dapat lebih merata dan berkesinambungan.
Selain itu, mereka menyoroti perlunya sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam memastikan hak energi dipenuhi tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.
