Fraksi DPR Soroti Target Pertumbuhan Ekonomi 2026 Pemerintah
JAKARTA, BursaNusantara.com – Target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,7% yang diajukan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026 memicu respons beragam dari berbagai fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Angka ini dinilai masih jauh dari ambisi pertumbuhan 8% yang pernah diusung Presiden Prabowo Subianto.
PKB Nilai Target Pemerintah Terlalu Rendah
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rifqy Abdul Halim, menyebut proyeksi pertumbuhan yang ditetapkan pemerintah terlampau konservatif.
“Rentang target pertumbuhan ekonomi 2026 cukup konservatif dan terbilang underestimate,” ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (27/5).
Menurut Rifqy, untuk mencerminkan visi ekonomi jangka panjang pemerintahan saat ini, proyeksi pertumbuhan seharusnya lebih optimistis. Fraksi PKB memperkirakan angka ideal ada di kisaran 5,6% hingga 6%.
Namun ia mengingatkan, proyeksi tinggi itu hanya bisa dicapai bila pemerintah memperkuat pilar-pilar domestik ekonomi.
Ia mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga, penyerapan investasi produktif, ekspor yang agresif, dan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) secara masif.
“Demikian juga dengan hilirisasi dan transformasi digital yang harus dijaga ritmenya agar sesuai target dan waktu yang dirancang,” kata Rifqy.
NasDem Dorong Strategi Implementatif
Sementara Fraksi Partai NasDem menilai bahwa target 4,7% masih dalam batas realistis, namun menekankan pentingnya strategi eksekusi yang matang.
Charles Meikyansyah, wakil fraksi tersebut, menyebut keberhasilan akan sangat tergantung pada arah kebijakan yang tepat sasaran.
“Butuh implementasi kebijakan yang konsisten, terutama dalam menjaga daya beli dan menciptakan lapangan kerja,” tegas Charles.
Ia mengkritisi pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang hanya 4,98% pada 2024, di bawah pertumbuhan PDB yang mencapai 5,02%.
Kondisi ini menunjukkan tekanan pada kelompok kelas menengah akibat dominasi pekerjaan informal dan turunnya produktivitas sektoral.
NasDem mendorong agar distribusi program MBG memanfaatkan potensi lokal melalui kolaborasi dengan UMKM, koperasi, dan pemerintah daerah. Selain itu, mereka menekankan pentingnya revitalisasi sektor pertanian.
“Pertanian bukan sekadar penopang ekonomi, tetapi juga sumber daya kerja besar melalui program padat karya,” jelas Charles.
Proyeksi Makro KEM PPKF 2026
Dalam KEM PPKF 2026, pemerintah mematok sejumlah asumsi makro ekonomi. Di antaranya:
- Pertumbuhan ekonomi: 4,7%
- Inflasi: 1,5% – 3,5%
- Nilai tukar rupiah: Rp16.500 – Rp16.900/USD
- Suku bunga SBN 10 tahun: 6,6% – 7,2%
- Harga minyak mentah Indonesia: US$60 – US$80/barel
- Lifting minyak: 600 – 605 ribu barel/hari
- Lifting gas: 953 – 1.017 ribu BOE/hari
Proyeksi Fiskal dan Indikator Kesejahteraan
Di sisi fiskal, pendapatan negara diperkirakan mencapai 11,71% – 12,22% dari PDB, sedangkan belanja negara sebesar 14,19% – 14,75% dari PDB. Defisit anggaran dijaga pada kisaran 2,48% – 2,53%.
Pemerintah juga menargetkan:
- Angka kemiskinan: 6,5% – 7,5%
- Tingkat pengangguran terbuka: 4,44% – 4,96%
- Rasio gini: 0,377 – 0,380
- Indeks Modal Manusia (IMM): 0,57
Respons Fraksi Bisa Bentuk Tekanan Politik Baru
Perbedaan sudut pandang antara pemerintah dan DPR dalam merancang target pertumbuhan 2026 bukan sekadar soal angka, melainkan juga soal arah kebijakan ekonomi ke depan.
Pendekatan PKB yang menuntut visi ambisius berhadapan dengan pendekatan pragmatis ala NasDem yang menggarisbawahi pentingnya eksekusi kebijakan.
Dalam konteks ini, dinamika politik di parlemen dapat berpengaruh langsung terhadap konsolidasi kebijakan fiskal.
Jika target dianggap terlalu rendah oleh banyak pihak, bukan tak mungkin pemerintah akan menghadapi tekanan untuk merevisi asumsi dasar dalam RAPBN 2026.
