Relokasi Industri China Bidik Indonesia sebagai Basis Produksi
JAKARTA, BursaNusantara.com – Peningkatan tensi dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China memicu gelombang baru relokasi industri. Kali ini, Indonesia muncul sebagai magnet utama, bukan sekadar alternatif, tetapi sebagai basis strategis produksi yang terintegrasi dengan pasar Asia Tenggara.
Para konsultan lahan industri seperti Gao Xiaoyu di Jakarta mengaku dibanjiri permintaan investor China sejak kesepakatan tarif AS–Indonesia diumumkan. Dengan tarif AS sebesar 19% untuk barang dari Indonesia, sedikit di bawah Vietnam yang 20% dan jauh lebih rendah dari tarif atas China yang melampaui 30%, banyak perusahaan China melihat peluang untuk memindahkan operasi.
Keunggulan Pasar dan Demografi
Indonesia menonjol dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand. Selain menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan negara berpenduduk keempat di dunia, potensi konsumsi domestiknya menjadi daya tarik besar.
“Jika bisa membangun kehadiran kuat di Indonesia, berarti Anda menguasai separuh pasar Asia Tenggara,” ujar Zhang Chao, produsen lampu depan sepeda motor asal China yang beroperasi di pasar motor terbesar ketiga dunia ini.
Lonjakan Investasi dan Dampaknya
Data resmi menunjukkan, investasi China dan Hong Kong ke Indonesia naik 6,5% yoy menjadi US$ 8,2 miliar (Rp 132,7 triliun) pada semester I-2025. Total investasi asing langsung (FDI) tumbuh 2,58% ke Rp 432,6 triliun, dan pemerintah memproyeksikan gelombang investasi lebih besar di paruh kedua tahun ini.
Kawasan industri seperti Subang Smartpolitan di Jawa Barat dilaporkan menerima lonjakan permintaan yang hampir seluruhnya datang dari perusahaan China, mulai dari produsen mainan, tekstil, hingga kendaraan listrik (EV).
Kondisi ini mendorong harga properti industri dan gudang melonjak 15%–25% yoy pada kuartal I-2025, kenaikan tercepat dalam dua dekade.
Infrastruktur Strategis dan Akses Logistik
Provinsi Jawa Barat, lokasi pelabuhan laut dalam Patimban, menjadi titik favorit relokasi. Kedekatan dengan pusat konsumsi domestik, konektivitas pelabuhan, serta akses ke jaringan jalan tol Trans Jawa membuat wilayah ini ideal untuk industri manufaktur berorientasi ekspor.
Selain itu, ketersediaan tenaga kerja muda dan terampil dinilai sebagai faktor penentu percepatan operasi.
Dorongan Politik dan Diplomasi
Hubungan Indonesia–China semakin erat di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan ke Beijing pada November 2024 dan penyambutan Perdana Menteri China Li Qiang di Jakarta pada Mei 2025 menjadi momentum strategis yang memperkuat jalur investasi.
Pemerintah juga terus mempromosikan kawasan industri baru dan mempercepat perizinan, meskipun tantangan birokrasi, kepemilikan lahan, dan kelengkapan rantai pasok masih menjadi catatan.
Risiko dan Tantangan di Tengah Optimisme
Mira Arifin, Country Head Bank of America untuk Indonesia, menekankan bahwa keberhasilan menarik investasi harus diimbangi dengan pembangunan rantai pasok industri yang kuat, seperti yang dimiliki China selama puluhan tahun.
Investor juga mencatat beberapa risiko: ketidakpastian regulasi, infrastruktur yang belum merata, serta kebijakan fiskal populis seperti program makanan gratis yang bisa membebani APBN.
Meski begitu, stabilnya rupiah—yang kini hanya sekitar 1% di bawah posisi akhir 2024—memberi sinyal positif bagi investor yang khawatir pada risiko nilai tukar.
Momentum yang Tak Ingin Terlewatkan
Rivan Munansa dari Colliers International menegaskan urgensi yang dirasakan perusahaan China. Permintaan lahan industri datang “hampir setiap hari,” bahkan sebelum kesepakatan tarif diumumkan.
Zhang, produsen otomotif asal China, bahkan memesan gedung perkantoran empat lantai di Jakarta pada Mei 2025 dengan harga sewa tahunan 100.000 yuan (US$ 13.936), naik 43% dari tahun lalu—mencerminkan ledakan permintaan ruang bisnis.
Gelombang relokasi ini berpotensi mengubah peta industri Indonesia. Jika mampu mengatasi hambatan struktural, Indonesia tidak hanya akan menjadi pasar, tetapi juga pusat produksi utama Asia Tenggara di era geopolitik baru.












