Prabowo Siapkan Tugas Khusus Papua untuk Wapres Gibran
JAKARTA, BursaNusantara.com – Pemerintah tengah menyusun penugasan khusus bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani langsung percepatan pembangunan Papua.
Rencana ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra dalam peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, Selasa (8/7/2025).
Menurut Yusril, untuk pertama kalinya Presiden akan menugaskan langsung Wakil Presiden berkantor di Papua guna menangani kompleksitas di kawasan timur Indonesia itu.
Baca Juga
“Dalam beberapa hari ini sedang didiskusikan penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk percepatan pembangunan Papua,” ujar Yusril.
Langkah ini disebut sebagai bentuk konsistensi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjadikan Papua sebagai prioritas pembangunan nasional, bukan hanya fisik, tetapi juga HAM dan keamanan.
Pos Khusus Wapres di Papua Disiapkan
Yusril menyebut kemungkinan besar akan dibentuk kantor Wakil Presiden di Papua sebagai basis kerja lapangan Gibran dalam masa penugasan tersebut.
“Bahkan mungkin akan ada kantornya Wapres di Papua, untuk bekerja dari sana menangani masalah ini,” ungkapnya.
Penugasan ini tidak hanya soal pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup penanganan dugaan pelanggaran HAM, pendekatan keamanan, dan dialog masyarakat lokal.
Langkah ini disebut sebagai strategi memperkuat kehadiran negara secara fungsional di Papua dengan simbol kepemimpinan pusat yang menetap langsung di daerah.
Meniru Langkah Jokowi, Tapi Lebih Dekat
Presiden Joko Widodo sebelumnya juga memberi mandat kepada Wapres Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah percepatan kesejahteraan Papua melalui Keppres 20/2020.
Namun berbeda dari sebelumnya, Prabowo dikabarkan akan membekali Gibran dengan peran lebih langsung, tidak hanya koordinatif, tetapi eksekutif dan lapangan.
Rencana ini juga dilihat sebagai uji pertama kapabilitas Gibran di level nasional untuk mengelola agenda strategis dalam isu sensitif dengan kompleksitas multidimensi.
Wacana kehadiran kantor wapres di Papua juga bisa menjadi preseden baru dalam sistem pemerintahan yang menjangkau wilayah tertinggal dengan pendekatan struktural dan simbolik.
