Tekanan Inflasi Membara, Harga Beras Jadi Pemicu Utama
JAKARTA, BursaNusantara.com – Laju inflasi domestik Juli 2025 melesat ke level tertinggi sepanjang tahun ini seiring melonjaknya harga beras dan komoditas pangan lain yang tak terbendung.
Lonjakan harga kebutuhan pokok kini menciptakan tekanan serius terhadap daya beli rumah tangga dan memicu sinyal waspada di kalangan ekonom maupun otoritas fiskal.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Juli 2025 secara tahunan (year on year/yoy) mencapai 2,37%, rekor tertinggi sejak awal tahun.
Dari sisi kontribusi komoditas, emas menyumbang inflasi paling tinggi sebesar 0,45%, disusul bawang merah (0,18%), tomat (0,16%), dan beras (0,15%).
Adapun inflasi secara bulanan (month to month/mom) sebesar 0,3%, dipicu kenaikan harga beras, tomat, bawang merah, cabai rawit, serta bensin.
Harga Beras Tak Lagi Terkendali
Rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan melonjak 1,93% secara bulanan menjadi Rp13.524 per kg pada Juli 2025.
Beras kualitas medium naik lebih tinggi, mencapai 3,07% ke Rp13.264 per kg, sementara submedium melonjak 3,9% ke Rp13.169 per kg.
Meski beras kualitas pecah sempat turun 2,68% ke Rp12.976 per kg, harga secara tahunan tetap menunjukkan tren naik hingga 5,1%.
Bila ditarik ke belakang, rata-rata harga tertinggi dalam setahun untuk beras premium, medium, dan submedium semuanya terjadi pada Juli 2025.
Hal ini mengindikasikan puncak tekanan inflasi pangan telah terjadi, namun bukan berarti lonjakan harga sudah mereda.
Inflasi Makanan Jadi Pendorong Utama
Secara keseluruhan, kelompok makanan, minuman dan tembakau menyumbang andil inflasi tahunan sebesar 1,08%, paling besar di antara seluruh kelompok pengeluaran.
Kelompok ini juga mencatat inflasi yoy sebesar 3,75%, di bawah perawatan pribadi yang mencapai 9%, namun dengan kontribusi lebih signifikan.
Komoditas pangan yang paling dominan dalam mendorong inflasi tahunan antara lain bawang merah (0,18%), tomat (0,16%), beras (0,15%), dan ikan segar (0,13%).
Selain itu, kopi bubuk dan minyak goreng turut menyumbang masing-masing 0,1% terhadap inflasi.
Sebaliknya, komoditas seperti cabai merah, daging ayam, dan kentang justru menciptakan efek deflasi kecil secara tahunan.
Inflasi Inti Terkendali, Tapi Komponen Volatil Menggila
BPS mencatat inflasi inti Juli 2025 secara tahunan mencapai 2,32%, tetap dalam jalur target Bank Indonesia di kisaran 2,5% ±1%.
Namun, tekanan terbesar datang dari komponen bergejolak (volatile food) yang naik 3,82% secara tahunan dan menyumbang 0,62% terhadap inflasi.
Komponen harga diatur pemerintah naik 1,32%, berkontribusi 0,26%, sementara energi hanya menyumbang 0,01%.
Bahan makanan secara keseluruhan mencatat inflasi 3,74% yoy, mengonfirmasi bahwa tekanan terbesar tetap bersumber dari dapur rakyat.
Sementara itu, inflasi year to date (ytd) hingga Juli 2025 telah mencapai 1,69%, cukup dekat dengan target APBN 2025 yang dipatok 2,5%.
Ancaman Daya Beli dan Tuntutan Solusi Nyata
Ekonom memperingatkan bahwa tren harga pangan yang tak terkendali berpotensi menekan daya beli kelas menengah bawah yang belum sepenuhnya pulih.
Kenaikan harga pangan pokok—terutama beras—menjadi beban terbesar karena menyangkut konsumsi utama masyarakat luas.
Oleh sebab itu, solusi jangka pendek seperti operasi pasar dinilai sangat mendesak untuk segera digelar secara masif.
Namun di sisi lain, pembenahan logistik dan efisiensi distribusi pangan harus menjadi agenda strategis jangka panjang.
Stabilitas harga tidak cukup hanya mengandalkan intervensi temporer, melainkan perlu reformasi menyeluruh dari hulu ke hilir.
Pemerintah Dituntut Bergerak Cepat dan Tepat
Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyatakan lonjakan harga beras dan bahan pangan lain tak hanya berdampak pada angka inflasi, tapi juga meresahkan psikologi pasar.
Menurutnya, stabilitas harga pangan perlu dikendalikan dengan kebijakan terintegrasi yang mencakup produksi, distribusi, dan pengawasan pasar.
Pemerintah diminta tidak sekadar responsif, tetapi juga proaktif dalam mengelola dinamika harga bahan pokok jelang akhir tahun.
Pasalnya, risiko lanjutan terhadap inflasi bisa datang dari faktor musiman, seperti musim kemarau atau gangguan pasokan global.
Maka dari itu, kebijakan pangan harus menjadi prioritas lintas kementerian, tidak sekadar reaksi sektoral yang bersifat tambal sulam.
