Hukum Menang, Tapi Publik Tetap Dibiarkan Bertanya
JAKARTA, BursaNusantara.com – Sidang putusan kasus Hasto Kristiyanto berakhir di pengadilan, tapi tidak di benak publik.
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menolak mentah-mentah dalih tekanan politik yang dilontarkan Sekjen PDIP tersebut, menegaskan bahwa suap dan perintangan penyidikan terjadi jauh sebelum suhu politik memanas.
Namun pertanyaannya kini bukan lagi soal pasal, melainkan tentang siapa yang sedang mengendalikan narasi.
Narasi Tekanan Politik: Pertahanan atau Serangan Balik?
Dalam setiap pengadilan politik, ruang sidang tak pernah benar-benar steril dari opini.
Hasto berusaha membawa konteks tekanan politik ke ruang hukum, bukan untuk menghapus bukti, tetapi untuk menggeser sudut pandang.
Publik tahu, Harun Masiku tak pernah ditemukan, dan perburuan terhadapnya telah menjadi teka-teki nasional.
Menempatkan Hasto dalam konteks tekanan politik bisa jadi bagian dari manuver membentuk persepsi: bahwa proses hukum ini bukanlah akhir dari investigasi, melainkan awal dari pertarungan persepsi.
Hakim Bicara Fakta, Tapi Fakta Tak Bicara Lengkap
Majelis hakim menjawab dengan pendekatan yuridis keras: bahwa waktu antara dugaan pidana (2019–2020) dan dinamika politik (2023–2024) terlalu jauh untuk dikaitkan.
Putusan ini menyederhanakan ruang masalah ke dua hal: apakah suap terjadi, dan apakah penyidikan dihalangi.
Jawaban keduanya “ya”, sehingga perlawanan narasi Hasto dipatahkan secara teknis.
Namun yang belum dijawab adalah mengapa peristiwa lama ini baru difinalisasi saat tahun politik baru dimulai.
Harun Masiku Jadi Bayangan di Setiap Kalimat
Harun tak duduk di kursi terdakwa, tapi namanya membayangi setiap putusan.
Kasus PAW DPR yang menyangkut suap ke Komisioner KPU tidak bisa dilepaskan dari absennya Harun sebagai aktor kunci.
Vonis terhadap Hasto memang sah, tapi bagi sebagian publik, ini juga seperti menyelesaikan bab tanpa menyentuh tokoh utamanya.
Penegasan bahwa penyidikan memakan waktu panjang tak menjawab mengapa Harun masih belum ditemukan hingga hari ini.
Dan semakin lama Harun hilang, semakin mudah kasus ini dikapitalisasi secara politis baik oleh pihak yang merasa dikriminalisasi, maupun oleh mereka yang ingin mendisiplinkan elite.
Putusan Tipikor: Tegas Tapi Tak Membuang Tafsir
Putusan 3,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta terhadap Hasto menjawab tuntutan hukum, tapi tidak membungkam tafsir publik.
Sebagian melihatnya sebagai penegakan keadilan, sebagian lain memaknainya sebagai bukti bahwa politik hukum masih hidup dan bernafas.
Ketegasan hakim untuk menjauhkan tekanan politik dari meja hijau patut diapresiasi secara institusional.
Namun dalam politik, tidak semua pembaca adalah penonton netral.
Narasi siapa yang berhasil memegang kendali opini hari ini, bisa menentukan arah kontestasi publik esok hari.
