JAKARTA, BursaNusantara.com – Kebijakan tarif balasan baru yang digulirkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai berdampak ke Indonesia, meskipun ekspor baja Tanah Air ke Negeri Paman Sam tergolong kecil.
Ancaman terbesar justru datang dari limpahan produk baja murah asal China yang berpotensi membanjiri pasar ASEAN, termasuk Indonesia.
Ekspor Baja ke AS Kecil, Tapi Dampak Tak Terelakkan
Direktur Jenderal ILMATE Kementerian Perindustrian, Setia Diarta, menuturkan bahwa ekspor baja Indonesia ke AS dengan nomor HS 72 sejatinya masih tergolong rendah, sehingga dampak langsung terhadap sektor industri dalam negeri pun relatif terbatas. Namun, dinamika global pasca tarif Trump memicu gelombang pergeseran arus dagang, khususnya dari China.
Baca Juga
Negara tirai bambu tersebut mengalihkan produk bajanya ke pasar lain di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, demi menghindari beban tarif tinggi yang diberlakukan AS. Akibatnya, pasar domestik menghadapi tekanan harga yang signifikan, terutama dari produk baja murah yang membanjiri secara tiba-tiba.
Fokus Ekspor Baja ke Eropa, Bukan AS
Menurut Diarta, ekspor baja karbon Indonesia lebih terkonsentrasi ke kawasan Uni Eropa dengan kontribusi mencapai 40% dari total ekspor produk sejenis, senilai sekitar US$ 480 juta. Oleh karena itu, pengaruh langsung tarif AS terhadap sektor baja karbon Indonesia masih dapat dikendalikan.
Namun demikian, gangguan yang lebih terasa justru terjadi di sektor baja hilir. Produk seperti stainless steel, ferro alloy, serta baja finished berbasis nikel banyak diekspor ke China dan AS. Jika pasar AS terganggu, maka imbasnya akan merembet ke seluruh rantai pasok industri baja Indonesia, terutama eksportir bahan baku.
Nilai ekspor produk hilir ini sangat besar, lebih dari US$ 158 juta dari total ekspor baja Indonesia sebesar US$ 258 juta. Dengan komposisi jenis baja China yang banyak diekspor ke AS, Indonesia ikut terdampak karena posisi rantai dagangnya beririsan dengan pasar yang kini tertutup tarif.
Indonesia Terancam Surcharge dan Defisit Dagang
Wakil Ketua Komite Eksekutif IISIA, Ismail Mandry, mengingatkan bahwa posisi Indonesia sebagai mitra dagang ke-15 AS dengan nilai impor mencapai US$ 19 miliar, membuat negeri ini cukup rentan terhadap kebijakan tarif. Defisit neraca perdagangan memperburuk posisi tawar Indonesia dalam merespons tekanan tersebut.
“Ini akan sangat berat bagi Indonesia yang tengah berusaha keras menembus pasar AS, tapi justru dikenai tarif masuk yang tinggi,” ujar Mandry.
Mandry juga mewaspadai gelombang produk baja China yang akan mencari pasar alternatif di kawasan ASEAN. “Pasar kita bisa kebanjiran produk dari China yang ditolak masuk ke AS. Ini harus jadi perhatian serius,” tegasnya.
Pemerintah Dorong Regulasi Kondusif dan Daya Saing
Menanggapi situasi tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pentingnya menciptakan regulasi yang pro-industri. Menurutnya, daya saing sektor baja nasional akan bergantung pada kebijakan dalam negeri yang ramah terhadap iklim investasi dan produktivitas industri.
“Kita harus pastikan agar regulasi nasional menjadi penopang bagi industri baja dan logam untuk tetap bertahan dalam tekanan global,” ujar Agus.
Walau diterpa ancaman proteksionisme, industri logam Indonesia mencatat kinerja positif sepanjang tahun 2024. Realisasi investasi mencapai Rp 697,5 triliun, tumbuh 23,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor logam dasar mendominasi kontribusi investasi dengan capaian Rp 231,1 triliun, termasuk subsektor otomotif dan manufaktur berat.
Strategi Industri Baja Nasional Hadapi Ketidakpastian
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai pelaku utama industri baja nasional merespons ancaman ini dengan strategi efisiensi dan penguatan ekspansi regional. Perusahaan pelat merah ini membidik pasar Asia Tenggara dan Timur Tengah sebagai wilayah kunci untuk pertumbuhan jangka menengah.
Direktur Utama Krakatau Steel, Muhamad Akbar Djohan, menyoroti pentingnya pembenahan tata niaga impor baja. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap praktik perdagangan tidak adil seperti dumping dan subsidi, serta mendorong transformasi peran Krakatau Steel sebagai Steel Logistic Hub nasional.
“Kami mengusulkan agar Krakatau Steel dapat menjadi pusat logistik baja nasional yang strategis, agar ketahanan industri dalam negeri bisa diperkuat dari sisi pasokan dan distribusi,” jelas Akbar.
Dengan risiko proteksionisme yang masih tinggi, Indonesia harus memperkuat industri hilir, menjajaki pasar alternatif di luar AS, serta mempercepat langkah efisiensi dan transformasi digital di sektor logam. Hanya dengan cara ini, industri baja nasional dapat tetap berdiri kokoh menghadapi ketidakpastian perdagangan global.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
