JAKARTA, BursaNusantara.com – Pemerintah Inggris mengambil langkah drastis dalam reformasi administrasi dengan memangkas jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dan mengadopsi kecerdasan buatan (AI) sebagai solusi efisiensi. Langkah ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang justru menambah jumlah PNS untuk memperkuat birokrasi.
Inggris Kurangi PNS, AI Jadi Solusi
Menteri Senior Kabinet Inggris, Pat McFadden, mengonfirmasi bahwa reformasi besar dalam layanan sipil akan segera diumumkan. Dalam wawancara dengan BBC pada Minggu (9/3/2025), McFadden menyatakan bahwa jumlah pegawai negeri sipil di pusat layanan publik akan dikurangi secara signifikan. Meskipun ia tidak menyebutkan angka pasti, reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pengeluaran negara.
Digitalisasi dan AI sebagai Pengganti Pegawai
Sebagai bagian dari reformasi ini, pemerintah Inggris menargetkan bahwa 10% dari seluruh pegawai negeri akan bekerja di bidang digital dan data dalam lima tahun mendatang. Hal ini disampaikan dalam pernyataan resmi McFadden, yang dikutip oleh Bloomberg.
“Tidak ada waktu yang harus dihabiskan untuk tugas yang bisa dilakukan lebih baik, lebih cepat, dan dengan kualitas yang sama tinggi oleh teknologi digital atau AI,” ujar McFadden.
Pemerintah Inggris melihat AI sebagai alat untuk mengurangi beban birokrasi dan meningkatkan efektivitas kerja. Transformasi digital ini diharapkan dapat menekan biaya operasional dan meningkatkan produktivitas dalam layanan publik.
Reformasi Besar dalam Layanan Publik
Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer, Partai Buruh yang kini memegang kendali pemerintahan menempatkan peningkatan produktivitas sebagai prioritas utama. Langkah ini diambil untuk mengatasi defisit keuangan negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang stagnan.
Reformasi ini akan bersamaan dengan pemangkasan anggaran yang dijadwalkan diumumkan oleh Menteri Keuangan Rachel Reeves dalam pernyataan musim semi pada 26 Maret 2025. Strategi ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah Inggris untuk mengembalikan stabilitas ekonomi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran negara.
Dampak Brexit dan Pandemi
McFadden menambahkan bahwa peningkatan jumlah pegawai negeri sipil dalam beberapa tahun terakhir dipengaruhi oleh Brexit dan pandemi Covid-19, yang mengharuskan pemerintah untuk memperbanyak rekrutmen. Namun, dengan kondisi ekonomi yang mulai stabil, pemerintah kini berupaya merampingkan birokrasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
“Pengurangan jumlah pegawai negeri ini bertujuan untuk mendapatkan nilai lebih dan bukan pendekatan ideologis untuk mengurangi negara,” kata McFadden.
Langkah reformasi yang dilakukan Inggris ini menjadi sorotan global, terutama bagi negara-negara yang masih mengandalkan birokrasi besar dalam administrasi pemerintahannya. Dengan mengandalkan AI dan teknologi digital, Inggris berharap dapat menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
