Celios: Kebijakan Abolisi dan Amnesti Berisiko Tekan Investasi
JAKARTA, BursaNusantara.com – Keputusan politik Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk Thomas Lembong dinilai dapat memicu krisis kepercayaan di kalangan investor internasional.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai kebijakan itu menimbulkan kekhawatiran serius soal netralitas hukum di Indonesia.
Nailul menyebut korupsi telah lama menjadi isu krusial yang menggerus daya saing nasional, dan justru kini berpotensi dimaklumi oleh pemerintah melalui jalur pengampunan politik.
Baca Juga
Keputusan tersebut, menurutnya, dapat menciptakan preseden negatif dalam mata investor, terutama mereka yang menempatkan transparansi dan rule of law sebagai syarat utama berinvestasi.
“Investor global akan mencermati bahwa hukum bisa berubah arah jika bersentuhan dengan kepentingan politik,” ujar Nailul kepada Kontan, Minggu (3/8).
Kekhawatiran Soal Independensi Hukum di Era Baru
Pelepasan Hasto dan Tom dinilai tidak sekadar langkah hukum, melainkan simbol politik di awal pemerintahan baru.
Hasto sebelumnya dijatuhi vonis 3,5 tahun atas kasus suap terkait pengurusan PAW DPR untuk Harun Masiku, sementara Tom Lembong diganjar 4,5 tahun dalam kasus korupsi impor gula.
Kini, keduanya bebas dan justru menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo.
Respons ini menjadi sorotan karena memperkuat dugaan bahwa grasi tersebut merupakan bagian dari konsolidasi kekuasaan, bukan semata kepentingan hukum.
Investor bisa menilai bahwa supremasi hukum di Indonesia masih tunduk pada tekanan elit politik, bukan prinsip keadilan.
Korupsi Tetap Jadi Masalah Sistemik Bagi Iklim Investasi
Celios menilai bahwa korupsi adalah ancaman utama terhadap iklim investasi jangka panjang di Indonesia.
Jika pemerintah terkesan permisif terhadap korupsi, maka daya saing nasional di kancah global akan melemah secara struktural.
Nailul menegaskan bahwa investor membutuhkan jaminan bahwa hukum tidak berubah tergantung pada siapa yang berkuasa.
Amnesti dan abolisi politik berisiko memperburuk persepsi governance, yang merupakan indikator utama dalam indeks kemudahan berbisnis.
Situasi ini semakin pelik mengingat pemerintah tengah menggenjot target masuknya investasi asing langsung (FDI) di tengah perlambatan ekonomi global.
Risiko Jangka Panjang: Erosi Legitimasi dan Kapital Politik
Kebijakan pengampunan bagi tokoh yang terjerat kasus korupsi bukan hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga berisiko menggerus legitimasi politik Presiden Prabowo di awal masa jabatannya.
Jika kebijakan serupa terus diambil, maka dapat timbul anggapan bahwa pemerintahan ini abai terhadap semangat reformasi hukum dan pemberantasan korupsi.
Sebaliknya, investor akan menimbang ulang apakah Indonesia masih relevan sebagai destinasi aman untuk menanamkan modal jangka panjang.
Celios mengingatkan bahwa di tengah kompetisi global antarnegara, Indonesia tak bisa lagi menoleransi ambiguitas hukum jika ingin tetap bersaing merebut investasi strategis.
