Tekanan Internasional Buka Koridor Bantuan ke Gaza
JAKARTA, BursaNusantara.com – Ketegangan politik dan desakan kemanusiaan global akhirnya memaksa Israel membuka jalur bantuan ke Jalur Gaza, namun dugaan sabotase sistematis terhadap distribusi bantuan terus menjadi sorotan dunia.
Truk-truk bantuan mulai menyeberang masuk melalui perbatasan Rafah dari Mesir, beberapa jam setelah Israel secara terbuka mengumumkan “jeda kemanusiaan” di wilayah kantung-kantung sipil Palestina.
Meski disebut sebagai “langkah maju”, pejabat-pejabat PBB menilai ini belum menyentuh akar masalah: distribusi yang dihambat bukan di perbatasan, tetapi dalam izin akses yang dikendalikan secara sepihak oleh otoritas Israel.
Baca Juga
Israel Salahkan PBB, Tapi Tak Beri Akses
Israel, dalam pernyataan resmi pada Sabtu malam (26/07), menyampaikan bahwa jeda ini ditujukan untuk memungkinkan masuknya bantuan, sembari menyalahkan PBB atas macetnya distribusi barang di dalam Gaza.
Namun, tudingan itu dibantah oleh lembaga internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui pernyataan berbagai badan seperti WFP dan WHO, menekankan bahwa Israel tidak memberikan jaminan distribusi yang aman di wilayah Gaza, bahkan sering menahan izin logistik secara mendadak.
Situasi inilah yang dinilai para pengamat kemanusiaan sebagai bentuk sabotase administratif sistemik, yang dilakukan dengan tetap mematuhi “prosedur internasional”, tapi menunda realisasi di lapangan.
WHO: Situasi Gizi di Gaza di Titik Kritis
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan, hingga Minggu (27/07), bahwa tingkat malnutrisi di Gaza sudah mencapai “level yang berbahaya”.
Data WHO menyebutkan bahwa dalam bulan Juli saja telah terjadi 63 kematian akibat malnutrisi, dengan 24 di antaranya adalah anak-anak di bawah usia lima tahun.
Namun, alih-alih mempercepat izin bantuan, Israel justru melakukan pencegatan kapal bantuan sipil, seperti yang terjadi pada kapal Handala yang dibajak di perairan internasional.
Operasi Udara dan Serangan Diplomasi
Pada Sabtu (26/07), Israel mengklaim telah mulai menjatuhkan bantuan lewat udara, namun pernyataan ini disambut skeptis oleh WFP dan lembaga lainnya, yang mencatat bahwa jumlah bantuan yang benar-benar berhasil masuk baru setengah dari konvoi yang diajukan.
Kepala bantuan darurat PBB, Tom Fletcher, menekankan bahwa tanpa distribusi di dalam Gaza, masuknya truk tidak akan menyelesaikan krisis kelaparan.
Sementara itu, Program Pangan Dunia menyatakan bahwa pihaknya mampu memberi makan 2,1 juta penduduk Gaza selama hampir tiga bulan — namun tidak bisa menjamin bantuan sampai ke tangan warga karena hambatan keamanan yang tidak kunjung dibuka.
Aktivis Internasional Dihalau di Laut Lepas
Dalam langkah yang dikritik luas secara internasional, militer Israel juga menyita kapal bantuan sipil Handala di perairan internasional, sekitar 40 mil dari Gaza.
Kapal ini membawa bantuan non-militer yang sepenuhnya ditujukan untuk warga sipil Gaza. Namun, Israel tetap menyebutnya sebagai upaya pelanggaran wilayah, dan menarik kapal ke pelabuhan Ashdod.
Penahanan ini mengingatkan kembali insiden serupa pada awal Juni lalu, ketika kapal Madleen yang membawa Greta Thunberg juga dicegat di laut.
Jeda Kemanusiaan atau Operasi Citra?
Langkah Israel membuka koridor bantuan disambut sebagai perkembangan positif di atas kertas, tetapi di lapangan, aktor kemanusiaan masih menghadapi blokade administratif yang sama seperti sebelumnya.
WFP menyebut bahwa 350 truk telah dikirim pekan lalu, namun jumlah ini hanya mencakup sebagian kecil dari kebutuhan riil. Bahkan jika truk diloloskan sekalipun, tanpa izin distribusi yang menyeluruh, bantuan akan tetap tertahan di gudang, bukan di tangan warga.
PBB menegaskan bahwa “jeda kemanusiaan” tidak boleh berhenti di tataran deklaratif, melainkan harus diikuti dengan jaminan akses, proteksi terhadap tenaga kemanusiaan, dan pemutusan kendali tunggal atas logistik oleh pihak militer.
Di tengah kemelut ini, Gaza tak butuh sekadar pengumuman, tetapi aksi nyata untuk menghentikan kelaparan massal yang bisa meningkat jadi tragedi kemanusiaan generasi ini.
