Pemerintah Godok Skema Diskon Pajak untuk Produsen EV Berbasis Nikel
JAKARTA, BursaNusantara.com – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) tengah mengkaji insentif fiskal untuk mengarahkan produsen kendaraan listrik (EV) agar beralih dari baterai berbasis litium ke nikel yang melimpah di Indonesia.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk memperkuat ekosistem industri baterai nasional dan memaksimalkan nilai tambah komoditas nikel dalam negeri.
Insentif Pajak Jadi Jurus Utama
Menurut Riznaldi Akbar, Analis Kebijakan Madya di DJSEF, insentif yang digodok kemungkinan berupa PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), pembebasan bea masuk, hingga PPnBM DTP.
Skema ini tidak hanya berlaku untuk mobil listrik jadi, tapi juga mencakup baterai sebagai komponen utama.
“Kombinasi kebijakannya kemungkinan besar berbasis insentif pajak, baik PPN DTP maupun PPnBM DTP, bahkan bisa sampai pembebasan bea masuk,” ujarnya di sela acara International Battery Summit 2025, Rabu (6/8/2025).
Riznaldi juga menekankan bahwa insentif ini masih dalam tahap kajian internal di Badan Kebijakan Fiskal (BKF), namun masuk ke dalam prioritas program nasional.
Dorong Hilirisasi Nikel Domestik
Pemerintah memang secara strategis ingin mendongkrak penggunaan baterai berbasis nickel, manganese, and cobalt (NMC) ketimbang lithium ferro phosphate (LFP), yang kini banyak diimpor dari Tiongkok.
Langkah ini sejalan dengan upaya hilirisasi nikel nasional yang selama ini menjadi andalan Presiden Joko Widodo dalam agenda industrialisasi dan pengurangan ketergantungan pada bahan impor.
Dengan insentif ini, produsen EV diyakini akan lebih terdorong untuk menggunakan rantai pasok lokal, termasuk material baterai dari dalam negeri.
Indonesia saat ini merupakan salah satu produsen nikel terbesar dunia, tetapi sebagian besar produksinya masih diekspor dalam bentuk bahan mentah atau produk setengah jadi.
Penurunan Penjualan EV Jadi Alarm Industri
Sinyalemen tekanan di industri EV juga datang dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).
Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, menyatakan bahwa sejak Maret hingga Mei 2025, terjadi penurunan penjualan mobil listrik hingga seribu unit per bulan.
Pada Januari 2025, penjualan EV sempat menembus 8.000 unit, namun terus melemah hingga Mei 2025.
“Penurunan ini bukan hanya di mobil listrik, tetapi menyeluruh karena industri masih dalam tekanan,” jelas Kukuh.
Meskipun demikian, Kukuh tetap optimistis pasar EV akan kembali pulih jika iklim insentif dan kebijakan mendukung transisi energi bersih secara berkelanjutan.
Industri Hadapi Dilema Teknologi Baterai
Transisi dari baterai LFP ke NMC bukan perkara mudah bagi industri otomotif.
Baterai LFP dikenal lebih stabil dan tahan lama, serta lebih murah, namun memiliki densitas energi lebih rendah.
Sebaliknya, baterai NMC menawarkan kapasitas daya yang lebih tinggi dan jarak tempuh yang lebih jauh, namun lebih mahal dan lebih kompleks dalam sistem pendinginannya.
Langkah pemerintah mendorong penggunaan baterai NMC lewat insentif fiskal dinilai sebagai upaya untuk menyeimbangkan struktur biaya produksi EV agar tetap kompetitif dengan teknologi baterai impor.
Jika strategi ini berhasil, Indonesia bisa menjadi basis produksi baterai NMC terbesar di kawasan ASEAN.
Program Prioritas Presiden Jadi Landasan Kebijakan
Riznaldi juga menyampaikan bahwa kajian insentif ini merupakan bagian dari enam prioritas program strategis DJSEF yang menjadi fokus pemerintahan saat ini.
Selain kendaraan listrik, prioritas lain mencakup pengembangan data center, biodiesel 40% (B40), program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta proyek tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall/GSW).
Menurutnya, setiap program ini dirancang untuk mendorong investasi strategis dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
“Semua prioritas ini kami formulasikan dalam bentuk kebijakan fiskal yang konkret dan terukur,” tegas Riznaldi.
Keseimbangan Iklim Investasi dan Transisi Energi
Analis melihat bahwa langkah Kemenkeu ini bukan sekadar insentif teknis, tetapi strategi ekonomi politik yang cermat.
Pemerintah tengah berada pada posisi krusial: mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus memastikan kontribusi maksimum dari industri dalam negeri, khususnya dari sektor pertambangan dan energi.
Dengan baterai NMC yang berbasis nikel, Indonesia tak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga produsen dan penyedia bahan bakunya.
Jika diskon pajak ini disetujui dan diimplementasikan tepat waktu, maka Indonesia berpotensi menjadi pemain dominan dalam rantai pasok EV global.
Apalagi, dengan tekanan global untuk mengurangi emisi karbon, posisi Indonesia sebagai produsen nikel dapat bertransformasi menjadi keunggulan kompetitif.
Efek Berganda Terhadap Ekonomi Nasional
Jika berhasil, insentif ini diprediksi dapat menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap sektor industri, pertambangan, transportasi, dan ketenagakerjaan.
Produksi baterai dan kendaraan listrik berbasis nikel juga akan menghidupkan kembali kawasan industri yang selama ini stagnan, terutama di wilayah-wilayah dengan potensi cadangan nikel besar seperti Sulawesi dan Maluku.
Bahkan, hilirisasi nikel ke sektor otomotif dinilai mampu memperkuat neraca perdagangan karena mengurangi ketergantungan impor baterai dari negara lain.
Dalam jangka panjang, kebijakan ini juga bisa mendorong peningkatan pendapatan negara dari sektor perpajakan karena terciptanya nilai tambah yang lebih tinggi.
Jika insentif fiskal ini berjalan sesuai rencana, maka Indonesia tidak sekadar menjadi pasar kendaraan listrik, melainkan pusat produksi dan ekspor EV yang berbasis bahan baku lokal.
