JAKARTA, bursa.nusantaraofficial.com – Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) mengapresiasi langkah pemerintah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) menjadi Rp 6.500 per kilogram (kg) pada 2025. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung penyerapan gabah dan beras oleh Perum Bulog, serta mewujudkan swasembada pangan nasional.
Ketua Pataka, Ferry Sitompul, menyebut kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian domestik. Namun, ia menekankan perlunya langkah antisipasi untuk memastikan harga beras tetap terjangkau oleh masyarakat, meskipun HPP gabah meningkat.
Optimalisasi Bulog untuk Stabilitas Pangan
Ferry mengusulkan transformasi dan penguatan Perum Bulog agar lebih efektif menyerap gabah dari petani. Ia menyarankan Bulog menjangkau petani di tingkat kecamatan atau desa untuk membeli gabah langsung, bahkan bermitra dengan kelompok tani dan koperasi.
“Bulog harus kembali ke fungsi semula sebagai penyangga pasokan dan stabilisator harga pangan nasional,” kata Ferry. Untuk itu, dasar hukum, kewenangan, serta anggaran Bulog perlu diperkuat guna menghadapi tantangan pangan di masa depan.
Dukungan Infrastruktur Irigasi
Pataka juga merekomendasikan revitalisasi saluran irigasi untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. Dengan anggaran Rp 12 triliun yang disetujui pemerintah untuk revitalisasi irigasi pada 2025, langkah ini diharapkan dapat mengatasi penurunan produksi akibat kekeringan.
“Saluran irigasi teknis yang berfungsi baik sangat diperlukan, terutama di wilayah yang sering mengalami kekeringan. Program pompanisasi dan konservasi air juga harus diterapkan,” tambah Ferry.
Tantangan Harga Beras di Konsumen
Meskipun HPP gabah naik, harga beras di tingkat konsumen harus tetap terkendali. Data menunjukkan, selama Agustus hingga Oktober 2024, harga gabah di petani kerap melampaui HPP, sehingga penyerapan oleh pemerintah kurang optimal. Kebijakan baru ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan tersebut.
Ferry juga menyoroti pentingnya peran lembaga di bawah koordinasi presiden langsung untuk memastikan ketersediaan dan stabilisasi harga beras. Hal ini akan mempercepat pengambilan keputusan strategis dan meminimalkan intervensi yang tidak perlu.
Menyongsong Swasembada Pangan 2027
Pataka optimistis dengan langkah-langkah strategis pemerintah, termasuk penguatan Bulog dan revitalisasi irigasi, Indonesia dapat mencapai swasembada pangan pada 2027. Untuk itu, keterlibatan kelompok masyarakat dalam program swadaya juga menjadi faktor penting dalam mengurangi beban pemerintah.
“Kami akan terus memantau dan mengawal pembangunan pertanian menuju swasembada pangan. Masih banyak tugas yang perlu diselesaikan, tetapi dengan kolaborasi dan langkah strategis, target ini sangat mungkin tercapai,” tutup Ferry.
Dengan kebijakan ini, pemerintah tidak hanya memberikan angin segar bagi petani, tetapi juga memastikan ketersediaan beras yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di:
LinkedIn X Telegram Discord Whatsapp Channel
