Geser Kebawah
BisnisE-CommerceHeadline

Kisruh Tarif Logistik Ancam Ekosistem E-Commerce, Regulasi Mandek

321
×

Kisruh Tarif Logistik Ancam Ekosistem E-Commerce, Regulasi Mandek

Sebarkan artikel ini
Kisruh Tarif Logistik Ancam Ekosistem E-Commerce, Regulasi Mandek
Industri logistik Indonesia terjebak perang tarif dan duplikasi layanan akibat ketiadaan sistem logistik nasional dan regulasi tunggal, menurut analis Muhamad Pahlevi.

Akar Masalah Bukan di Pasar, Tapi di Regulasi

JAKARTA, BursaNusantara.com – Alih-alih tumbuh beriringan dengan e-commerce, sektor logistik justru tersendat di tengah perang tarif ekstrem yang makin merusak ekosistem usaha.

Pengamat bisnis sekaligus praktisi logistik, Muhamad Pahlevi, menyebut bahwa persoalan ini bukanlah soal pasar yang jenuh, melainkan ketidakhadiran sistem logistik nasional yang menyatukan pelaku, tarif, dan standar layanan.

Sponsor
Iklan

Menurut Pahlevi, saat ini pemain logistik bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas, menghasilkan duplikasi layanan dan margin keuntungan yang makin menipis hingga tersisa Rp150.000 per pengiriman.

Ia memetakan sektor logistik ke dalam dua tipe utama: jasa kurir seperti JNE, SAP, dan Pos Indonesia, serta jasa antar gudang dan proyek keduanya kini sama-sama tercekik kompetisi tak sehat.

Absennya regulasi tarif dan kualitas membuat harga murah jadi primadona, sementara efisiensi dan layanan jadi korban dalam kompetisi yang makin brutal.

Pemerintah pun dianggap belum hadir dalam posisi yang adil karena terlalu memberi ruang pada investor besar, dan kurang mendukung pengusaha logistik kecil.

Pahlevi juga menyoroti tingginya potensi kredit macet di lini pembiayaan akibat tekanan harga yang tidak rasional di lapangan.

Harga Murah Jadi Tuhan, Efisiensi Tersingkir

Praktik banting harga dalam dunia logistik Indonesia bukan sekadar strategi, tapi sudah berubah menjadi ‘kultur bertahan hidup’ di tengah persaingan tanpa arah.

Pahlevi menilai bahwa margin tipis yang kini hanya menyisakan Rp150.000 per pengiriman adalah gejala bahwa biaya operasional sudah tidak tertutup.

Kurangnya tarif referensi berdasarkan jarak tempuh, jenis transportasi, dan harga BBM membuat penyedia layanan logistik menebak-nebak harga pasar tanpa dasar yang kuat.

Pemerintah belum menetapkan standar seperti rute Jakarta–Bandung agar tarif bisa dihitung berdasarkan parameter obyektif dan terukur.

Tanpa ini, subsidi dan pajak tidak bisa dikelola optimal, dan kualitas layanan pun sulit dinaikkan.

Shopee dan pemain besar lainnya bahkan memilih membangun layanan logistik sendiri karena rendahnya kepercayaan terhadap ekosistem logistik nasional yang terfragmentasi.

Fenomena ini memperlihatkan ketimpangan struktur dan absennya insentif kolaborasi antar penyedia jasa di tingkat nasional.

Sislognas Harus Jadi Tumpuan, Bukan Wacana

Dorongan percepatan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dinilai Pahlevi sebagai solusi struktural yang mendesak demi mengakhiri disfungsi antar pelaku logistik.

Jika seluruh layanan logistik diintegrasikan melalui satu sistem dengan pendaftaran armada yang transparan dan tarif tunggal, maka biaya bisa ditekan dan layanan distandarkan.

Keberadaan Sislognas akan menjawab krisis koordinasi, memperkuat efisiensi, dan membuka kepercayaan investor terhadap sistem distribusi nasional.

Namun, realisasi Sislognas dinilai masih terganjal oleh tarik menarik kepentingan antar lembaga dan belum adanya payung hukum yang tegas.

Pemerintah perlu mengambil sikap lebih aktif dengan membentuk badan regulator logistik independen yang bertanggung jawab mengawasi implementasi tarif dan kualitas.

Tanpa kehadiran institusi ini, Sislognas akan tetap jadi jargon tanpa eksekusi nyata di lapangan.

BUMN Wajib Fokus, Industri Harus Berbenah

Pahlevi menegaskan bahwa reformasi logistik tidak akan berhasil jika BUMN terus melebar ke sektor di luar bisnis inti mereka.

Pos Indonesia harus fokus pada penguatan logistik nasional, bukan sekadar mengejar laba sesaat atau ekspansi sembarangan.

Sementara itu, BUMN seperti Krakatau Steel sebaiknya memperdalam kapasitas produksi dan distribusi baja sebagai tulang punggung industri.

Logistik harus diperlakukan sebagai sektor strategis dengan misi pelayanan publik, bukan sekadar objek pasar bebas.

Menurut Pahlevi, jika kualitas layanan di fase awal pengiriman (first mile) tidak diperbaiki, maka ekosistem distribusi akan terus rapuh dan industri akan kehilangan daya saing.

Ia menutup pernyataannya dengan menyebut bahwa logistik adalah urat nadi perekonomian nasional jika rusak di hulu, maka distribusi akan lumpuh di hilir.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investor terkait saham, komoditas, kripto atau surat berharga lainnya. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. BursaNusantara.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.