Skandal BWS Babel Bongkar Ketidakefisienan Anggaran Era Baru
JAKARTA, BursaNusantara.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI kembali diguncang badai korupsi yang menyeret Balai Besar Wilayah Sungai (BWS) Bangka Belitung ke pusaran sorotan publik.
Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa kebocoran anggaran di BWS Babel telah merugikan negara hingga lebih dari 40% dari total belanja yang dialokasikan.
Skandal ini mencuat bersamaan dengan proses hukum yang tengah berjalan, menambah daftar panjang persoalan anggaran yang selama ini terselubung di tubuh kementerian strategis tersebut.
Baca Juga
“Yang kalau kita hitung-hitung menyebabkan kebocoran anggaran hingga lebih dari 40 persen,” kata Dody saat jumpa pers di Kantor Kementerian PU RI, Jumat (4/7/2025).
Fenomena ini tidak hanya mempertegas darurat integritas birokrasi, tetapi juga membuka luka lama soal akuntabilitas proyek infrastruktur berskala besar.
Efisiensi Jadi Janji Kabinet Prabowo
Dody menegaskan bahwa praktik semacam ini mencederai arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam Kabinet Merah Putih.
Menurutnya, cita-cita pemerintahan yang pro-pembangunan dan antikorupsi tidak sejalan dengan temuan penyimpangan yang terjadi di BWS Babel.
Ia bahkan mengaitkan kondisi ini dengan prediksi tokoh ekonomi senior almarhum Sumitro Djojohadikusumo, yang menilai sektor PU sebagai sektor paling rentan terhadap inefisiensi.
“Bentuknya ini menunjukkan bahwa prediksi dari Almarhum Sumitro, prediksi dari Pak Prabowo itu sudah tepat,” ujar Dody dengan nada tegas.
Indikator ICOR RI Jadi Alarm Serius
Sebagai dampak dari praktik pengelolaan anggaran yang tidak efisien ini, Dody mengungkapkan bahwa nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia kini berada di atas angka 6.
ICOR yang tinggi menjadi cerminan betapa buruknya konversi belanja negara menjadi output produktif, terutama di sektor infrastruktur yang mestinya menjadi motor ekonomi.
Dalam konteks ekonomi makro, nilai ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa setiap penambahan investasi menghasilkan output yang rendah, alias boros.
Bila angka ini tidak ditekan, maka target pertumbuhan yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bisa meleset jauh.
BWS Babel Bukan Kasus Tunggal
Selain BWS Babel, Dody juga menyinggung kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumatera Utara yang menyeret lima aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian PU.
Total, enam ASN kini telah dinonaktifkan, termasuk satu pejabat dari Bangka Belitung, sebagai bagian dari langkah bersih-bersih internal kementerian.
Langkah cepat ini, menurut Dody, ditujukan untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi serta memutus rantai sistemik yang memungkinkan korupsi terjadi berulang.
“Kami mengganti semua pejabat di atasnya juga, bukan hanya menonaktifkan tersangka,” kata dia.
Akar Masalah: Sistemik atau Individual?
Fenomena ini menyisakan pertanyaan besar: apakah masalahnya hanya pada oknum atau sudah menjalar menjadi persoalan sistemik?
Dari penuturan Dody, tampak bahwa ada pembiaran struktural yang berlangsung lama, hingga akhirnya membentuk budaya kerja yang permisif terhadap pelanggaran.
Meski Kementerian PU bergerak cepat, banyak pihak mendesak agar dilakukan audit menyeluruh dan evaluasi skema pengawasan internal, terutama di unit-unit teknis seperti balai sungai dan jalan.
Transparansi dalam tender proyek, pelibatan masyarakat sipil, dan digitalisasi sistem monitoring disebut-sebut sebagai jalan keluar yang harus segera diterapkan.
Dampak Ekonomi Tak Terbantahkan
Dampak dari kebocoran anggaran ini tidak hanya menggerus kepercayaan publik, tetapi juga berimbas langsung ke fundamental ekonomi nasional.
Ketika dana infrastruktur bocor, maka pembangunan menjadi tidak optimal, serapan tenaga kerja menurun, dan multiplier effect ke sektor lain pun terhambat.
Dengan ICOR yang berada di atas 6, artinya Indonesia membutuhkan lebih banyak investasi hanya untuk menghasilkan sedikit tambahan pertumbuhan ekonomi.
Jika ini dibiarkan, maka bukan tidak mungkin risiko fiskal akan semakin berat, terlebih dalam situasi global yang masih dipenuhi ketidakpastian.
Harapan Baru di Era Baru?
Pemerintahan Prabowo yang baru berjalan seumur jagung kini diuji oleh fakta-fakta yang menantang komitmen reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran.
Kementerian PU, sebagai salah satu kementerian pengguna anggaran terbesar, harus menunjukkan reformasi struktural yang konkret dan terukur.
Publik menunggu apakah langkah penonaktifan dan pergantian pejabat hanya sebatas respons reaktif, atau menjadi awal dari revolusi integritas yang lebih menyeluruh.
Saat ini, seluruh mata tertuju pada Kementerian PU sebagai cermin pertama dari wajah kabinet baru dalam membenahi luka lama pembangunan infrastruktur nasional.
