Laporan Kecurangan dalam Program MBG
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan laporan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyimpangan tersebut berupa pengurangan makanan dari harga yang dianggarkan untuk tiap menu.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan hal tersebut saat audiensi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana dan jajaran di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
“Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” kata Setyo dalam keterangannya, dikutip Jumat (7/3/2025).
Potensi Penyimpangan dan Tantangan Pengawasan
Sentralisasi Anggaran dan Pengawasan
Setyo pun mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menciptakan penyimpangan di daerah. Dia menekankan perlunya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Setyo mengakui, ada potensi fraud atau kecurangan dalam pelaksanaan program MBG mengingat anggarannya cukup besar.
“Saya ingatkan ada empat hal yang perlu dicermati dalam melaksanakan Program MBG ini. Pertama, potensi fraud-nya pasti ada. Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah,” ujar Setyo.
Penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
Selain itu, Setyo menyoroti persoalan eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dia meminta agar persoalan tersebut segera ditertibkan. Tak lupa, lokasi SPPG yang strategis menurutnya penting agar kondisi makanan tetap terjaga dan layak untuk dikonsumsi.
Efektivitas Program dalam Menurunkan Stunting
Mantan Irjen Kementan itu turut menyoroti pemberian susu dalam MBG. Menurut kajian pihaknya, pemberian susu dan biskuit tidak efektif dalam menurunkan angka stunting. Hal itu karena masyarakat lebih banyak menerima biskuit daripada susu.
“Dari tahun ke tahun penurunan stunting tidak banyak. Karena itu saya harap ini benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi lagi. Pastikan kandungan makanan betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas,” tutur Setyo.
Upaya Pengawasan dan Keterlibatan Masyarakat
Setyo juga mendorong keterlibatan masyarakat dan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan. Tak lupa, dia juga menekankan pentingnya pemberdayaan kearifan lokal dengan memanfaatkan bahan baku hingga sumber daya MBG dari masyarakat sekitar.
Pada kesempatan tersebut, Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengelola anggaran Rp 70 triliun pada 2025. Anggaran tersebut bisa saja bertambah menjadi Rp 170 triliun di waktu mendatang. Oleh sebab itu, dia meminta pendampingan dari KPK untuk melakukan pengawasan.
“Kami hadir hari ini di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp 400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan,” ujar Dadan.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
