JAKARTA, BursaNusantara.com – Dalam sistem demokrasi, peradilan berfungsi sebagai benteng terakhir yang menjaga keadilan dan kebenaran. Benny K. Harman, anggota DPR dari Fraksi Demokrat, baru-baru ini mengangkat isu krusial tentang ancaman yang dihadapi oleh para hakim. Dalam pandangannya, independensi badan peradilan tengah terancam oleh dua kekuatan besar, yakni kapital dan politik. Jika kedua kekuatan ini bersatu, peradilan yang seharusnya menjadi institusi suci pencari kebenaran, dapat berubah menjadi alat kepentingan segelintir pihak.
Hakim di Tengah Kekuatan Kapital dan Politik Hakim, sebagai aktor utama dalam pengadilan, menghadapi dilema besar. Kapital, dengan daya beli dan kekuasaan finansialnya, memiliki kemampuan memengaruhi keputusan hukum. Di sisi lain, kekuatan politik melalui jabatan dan otoritasnya sering kali mencoba mendikte proses peradilan demi kepentingan tertentu. Saat kedua kekuatan ini menyatu, mereka menciptakan tekanan luar biasa yang sulit ditolak.
“Kita harus menyadari bahwa independensi hakim bukanlah masalah sederhana. Kapital dan politik adalah kekuatan yang mampu melumpuhkan keberanian moral para hakim,” ujar Benny K. Harman.
Baca Juga
Sejarah telah mencatat beberapa kasus di mana hakim gagal menjaga independensinya. Ketika seorang hakim menyerah pada tekanan eksternal, baik melalui suap maupun ancaman politik, proses hukum berubah menjadi sandiwara yang jauh dari tujuan sejatinya: keadilan.
Mengapa Independensi Hakim Penting? Independensi peradilan bukan hanya soal menjaga keadilan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Ketika hakim tidak dapat bertindak secara independen, masyarakat kehilangan keyakinan bahwa hukum dapat melindungi mereka. Hal ini menciptakan kerentanan sistemik yang merusak tatanan demokrasi.
Menurut Benny, ancaman terhadap independensi hakim adalah cerminan dari lemahnya sistem hukum. “Jika kita membiarkan kapital dan politik terus mendikte proses hukum, kita akan kehilangan esensi demokrasi itu sendiri,” tambahnya.
Solusi untuk Melindungi Independensi Peradilan
- Reformasi Struktural: Sistem hukum harus dirancang sedemikian rupa untuk meminimalkan pengaruh eksternal terhadap peradilan. Langkah ini mencakup peningkatan transparansi, pengawasan ketat, dan pemberian sanksi tegas bagi pihak yang mencoba memengaruhi hakim.
- Pendidikan Berbasis Moralitas: Hakim tidak hanya perlu dibekali dengan pemahaman hukum yang mendalam, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika. Pendidikan hukum yang berorientasi pada keadilan menjadi salah satu kunci utama.
- Pengawasan Masyarakat Sipil: Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawal integritas peradilan. Kritik yang membangun dan pemberitaan yang objektif dapat membantu menjaga hakim tetap pada jalurnya.
- Dukungan Moral dan Institusional: Hakim membutuhkan dukungan yang kuat dari institusi tempat mereka bernaung. Dukungan ini mencakup jaminan keamanan, penghargaan atas integritas, dan perlindungan dari tekanan eksternal.
Kesadaran Kolektif Adalah Kunci Mengatasi ancaman terhadap independensi hakim membutuhkan kesadaran kolektif. Masyarakat harus memahami bahwa keadilan bukanlah barang mewah, melainkan kebutuhan fundamental yang harus dijaga bersama. Hakim, di sisi lain, harus mengingat tanggung jawab moral mereka sebagai wakil Tuhan di muka bumi.
Seperti yang diingatkan Benny K. Harman, “Keadilan adalah milik kita semua. Jika kita kehilangan hakim yang independen, kita kehilangan masa depan demokrasi.” Oleh karena itu, mari bersama-sama menjaga peradilan tetap menjadi institusi yang dapat dipercaya, yang menegakkan keadilan tanpa kompromi.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
