JAKARTA, BursaNusantara.com – Pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 300 triliun pada tahun 2025. Target ambisius ini dirancang dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi bunga dan margin KUR pada tahun anggaran mendatang. Fokus utama diarahkan pada pemberian akses pembiayaan bagi debitur baru untuk memperluas cakupan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, hingga 23 Desember 2024, realisasi penyaluran KUR sudah mencapai Rp 280,28 triliun atau 100,10% dari target tahun ini. Angka ini menunjukkan pertumbuhan 7,8% secara year-on-year (yoy) dan telah disalurkan kepada 4,92 juta debitur. Sebanyak 57,8% dari total penyaluran KUR diarahkan ke sektor produksi, mencerminkan komitmen program ini dalam mendukung pertumbuhan sektor riil dan UMKM.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen melanjutkan program KUR pada 2025. “Target penyaluran KUR akan dioptimalkan hingga Rp 300 triliun agar menjangkau lebih banyak UMKM dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi perekonomian,” katanya dalam keterangan resmi pada Rabu (25/12/2024).
Airlangga juga menyoroti pentingnya fokus penyaluran KUR kepada debitur baru. Hal ini diharapkan mampu menjangkau lebih dari 2 juta debitur baru dan 1 juta debitur yang sudah naik kelas atau bergraduasi. “Program pendampingan untuk mendorong graduasi debitur KUR akan membantu mereka meningkatkan kapasitas usaha dan mengembangkan pembiayaan yang lebih besar,” tambahnya.
Kualitas Penyaluran KUR Tetap Terjaga
Meski menghadapi tantangan ekonomi global maupun domestik, kualitas penyaluran KUR tetap terjaga dengan tingkat Non-Performing Loan (NPL) sebesar 2,19%, lebih rendah dari NPL nasional yang berada di angka 2,21%. Kualitas ini juga terlihat dari realisasi debitur baru per 31 Oktober 2024, yang mencapai 2,52 juta debitur atau 107,65% dari target minimal 2,34 juta debitur baru.
Debitur yang naik kelas pada 2024 juga mencapai lebih dari 1,30 juta atau 111,24% dari target awal sebanyak 1,17 juta. Capaian ini menunjukkan keberhasilan program dalam menciptakan akses pembiayaan yang berkelanjutan.
Keberhasilan tersebut tak lepas dari sinergi yang solid antara pemerintah dan para pemangku kepentingan, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pemerintah daerah, perusahaan penjamin pembiayaan, serta lembaga perbankan yang menyalurkan KUR.
Pemerintah juga menekankan pentingnya memastikan penyaluran KUR tetap berkualitas dengan NPL terjaga di bawah 5%. Selain itu, optimalisasi akses KUR ke sektor-sektor produktif, terutama yang mendukung ketahanan pangan, menjadi prioritas. Penjamin KUR pun didorong untuk terus melaksanakan tugasnya sesuai prinsip tata kelola yang baik (good governance).
Strategi Baru untuk Penguatan Ekosistem KUR
Sejumlah keputusan strategis telah ditetapkan untuk memperkuat ekosistem KUR. Langkah pertama adalah penataan kelembagaan, termasuk pengelolaan sekretariat komite yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Perubahan nomenklatur di berbagai kementerian dan lembaga juga telah disesuaikan untuk mendukung kelancaran program.
Langkah kedua adalah revisi Pedoman Pelaksanaan KUR untuk mengoptimalkan penyaluran pada 2025. Ketiga, kebijakan Kredit Usaha Alsintan akan disesuaikan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Selanjutnya, pemerintah menyetujui peningkatan pembiayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan skema linkage serta memperluas lembaga keuangan yang dapat menyalurkan KUR PMI.
Langkah terakhir adalah menyetujui skema pembiayaan investasi padat karya. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara inklusif.
Meningkatkan Efektivitas KUR untuk PMI
Sementara itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan efektivitas KUR untuk pekerja migran Indonesia (PMI). Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menegaskan pentingnya fleksibilitas skema KUR untuk membiayai pemberangkatan dan pelatihan PMI. Selain itu, KUR diharapkan dapat digunakan untuk modal usaha saat mereka kembali ke Tanah Air.
“Kami mendorong agar seluruh bank yang menyalurkan KUR memiliki agen pengumpul di luar negeri untuk memudahkan akses PMI. Bunga KUR juga harus tetap berada di angka 6%,” ujar Abdul.
Data menunjukkan, hingga 31 Oktober 2024, realisasi penyaluran KUR untuk PMI mencapai Rp 33,45 miliar dengan 1.330 debitur. Pada 2025, target khusus penyaluran KUR untuk PMI ditetapkan sebesar Rp 200 miliar, diharapkan mampu meningkatkan daya serap program oleh para PMI.
Fokus pada Perlindungan dan Devisa
Meskipun penambahan devisa menjadi salah satu tujuan penting, Abdul menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran tetap menjadi prioritas utama. “Perlindungan harus diperbaiki lebih dahulu, baru kita genjot devisa,” tegasnya.
Abdul juga meminta relaksasi bagi PMI yang ingin mengirim barang ke Indonesia. Subsidi pengiriman barang diharapkan dapat ditingkatkan dari angka Rp 24 juta per tahun agar lebih meringankan beban pekerja migran.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pekerja migran sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
