JAKARTA, Bursa.NusantaraOfficial.com – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pentingnya perluasan sektor industri penerima kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) demi menggenjot kinerja industri nasional.
Kebijakan HGBT, yang memberikan harga gas murah senilai 6 dolar AS per MMBTU, dinilai vital untuk efisiensi biaya produksi dan keberlanjutan operasi berbagai sektor industri.
Pada 2024, kebijakan HGBT hanya dinikmati oleh tujuh sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Namun, Menperin menilai bahwa pembatasan tersebut perlu diubah.
“Ya, saya kira harus segera berlaku, karena pabrik itu harus tetap jalan. Gas yang dibutuhkan itu harus tetap ada,” ungkap Menperin Agus saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Dorongan untuk Kebijakan Berlanjut
Kementerian Perindustrian terus mendorong agar kebijakan HGBT dapat diperluas ke sektor industri lainnya. Menurut Agus, industri apapun yang menggunakan gas dalam proses produksinya layak mendapatkan manfaat dari kebijakan ini. Dengan pasokan gas yang terjamin dan harga yang stabil, industri diharapkan dapat beroperasi lebih efisien dan berkontribusi positif pada perekonomian nasional.
“Semua proses produksi yang menggunakan gas sebagai bahan baku, itu saya kira penting,” lanjutnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan yang merata bagi sektor industri di Tanah Air.
Efek Positif pada Ekonomi
HGBT telah terbukti mampu menurunkan biaya produksi pada tujuh sektor industri yang telah menikmati kebijakan ini. Dengan perluasan penerima HGBT, sektor industri lainnya diharapkan dapat mengalami efisiensi serupa, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Agus juga menyoroti pentingnya jaminan suplai gas bagi industri. “Yang penting bagi industri itu adanya suplai gas yang terjamin, dengan harga yang terjamin. Harga enggak boleh fluktuatif,” tegasnya. Stabilitas harga dan pasokan gas akan memberikan kepastian bagi pelaku industri untuk merencanakan operasi jangka panjang.
Tantangan Perpanjangan Kebijakan
Kebijakan HGBT diketahui berakhir pada 31 Desember 2024, dan hingga kini pemerintah belum memutuskan perpanjangannya.
Menperin Agus menyatakan bahwa ia tidak menuntut penurunan harga dari 6 dolar AS per MMBTU, tetapi lebih menekankan keberlanjutan kebijakan tersebut. “Yang penting adalah kelanjutan kebijakan ini agar industri tetap dapat berjalan efisien,” ujarnya.
Dengan demikian, Kementerian Perindustrian terus bekerja untuk memastikan bahwa lebih banyak sektor industri dapat menikmati kebijakan HGBT. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi biaya produksi tetapi juga akan memberikan dampak positif yang luas pada perekonomian Indonesia.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
