Koperasi Kemitraan Dinilai Jawaban Tantangan Mitra Ojek Online
JAKARTA, BursaNusantara.com – Menteri Koperasi dan UKM mengusulkan pembentukan koperasi kemitraan sebagai solusi struktural untuk memperbaiki hubungan antara aplikator transportasi daring dan para mitranya.
Langkah ini diharapkan menjadi jawaban atas berbagai keluhan mitra ojek online yang selama ini merasa berada di posisi lemah dalam relasi kemitraan digital.
Koperasi kemitraan ditujukan untuk menjadi entitas kolektif yang memperkuat posisi mitra ojek online dalam menghadapi dinamika bisnis transportasi digital.
Model ini diyakini mampu memberikan perlindungan ekonomi, sosial, dan hukum yang selama ini belum optimal dirasakan mitra.
Konsep koperasi kemitraan juga selaras dengan prinsip pengembangan UMKM nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis komunitas.
Pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh, termasuk pendampingan hukum, pembiayaan, dan pelatihan manajemen koperasi kepada komunitas mitra ojek online di berbagai kota.
Keadilan Ekonomi melalui Partisipasi Kolektif
Menteri menekankan bahwa koperasi harus menjadi kendaraan utama menuju kesejahteraan kolektif mitra ojek online.
Dalam skema ini, para mitra bukan lagi sekadar pengguna aplikasi, melainkan pemilik usaha bersama yang memiliki kendali atas sistem pendapatan dan distribusinya.
Dengan adanya koperasi, pendapatan mitra tidak hanya bergantung pada sistem tarif dari aplikator, tetapi juga dari keuntungan bersama yang dihasilkan koperasi, seperti unit usaha servis kendaraan, penyediaan suku cadang, hingga layanan pembiayaan internal.
Koperasi juga memungkinkan adanya pembagian dividen bagi anggota aktif, sekaligus menciptakan transparansi dalam manajemen pendapatan dan operasional.
Ini merupakan upaya konkret menciptakan keadilan ekonomi dalam ekosistem transportasi daring yang selama ini didominasi oleh pemain besar.
Aplikator Didorong Terlibat Aktif dalam Tata Kelola Kolektif
Pemerintah tidak hanya menargetkan mitra untuk terlibat aktif dalam koperasi, tetapi juga mendorong aplikator untuk menjadi bagian dari tata kelola yang kolaboratif.
Kementerian UMKM mengupayakan pembentukan platform dialog antara koperasi dan aplikator agar tercipta transparansi serta kesepahaman dalam pengambilan keputusan.
Keterlibatan aplikator dalam ekosistem koperasi kemitraan akan memperkuat tata kelola industri berbasis inklusi sosial dan keadilan.
Aplikator bisa mendukung koperasi dengan memberikan data operasional, pelatihan digitalisasi, dan dukungan logistik tanpa harus mencampuri manajemen koperasi.
Dengan skema ini, ketegangan antara aplikator dan mitra diharapkan dapat diredam melalui mekanisme dialog dan mediasi yang difasilitasi koperasi.
Pemerintah akan bertindak sebagai pengawas sekaligus fasilitator agar semua pihak mematuhi prinsip kemitraan sejati.
Skema Perlindungan Sosial dan Pembiayaan bagi Mitra
Salah satu manfaat utama koperasi adalah kemampuannya menyediakan perlindungan sosial secara kolektif.
Mitra ojek online akan mendapat akses terhadap skema jaminan kesehatan, pensiun, hingga asuransi kecelakaan kerja dengan biaya yang jauh lebih terjangkau karena bersifat kolektif.
Koperasi juga membuka akses pembiayaan mikro berbunga rendah bagi mitra yang ingin meningkatkan produktivitas, seperti untuk pembelian motor baru, perawatan rutin, atau keperluan keluarga.
Skema pembiayaan koperasi diharapkan lebih manusiawi dibandingkan pinjaman dari lembaga keuangan komersial.
Model ini sekaligus menjadi jawaban atas persoalan klasik mitra transportasi online: penghasilan yang tidak menentu dan minimnya perlindungan kerja. Dengan koperasi, mitra bisa mengakses solusi konkret tanpa harus bergantung sepenuhnya pada aplikator.
Pembangunan Ekosistem Digital UMKM Berbasis Komunitas
Konsep koperasi kemitraan juga akan diperluas menjadi bagian dari ekosistem digital UMKM nasional. Pemerintah berencana menghubungkan koperasi mitra ojek online dengan jaringan pelaku usaha kecil lain, termasuk pedagang pasar, pelaku kuliner, dan pelaku jasa logistik mikro.
Integrasi ini akan menciptakan sinergi baru antar komunitas pelaku ekonomi rakyat. Dalam jangka panjang, koperasi akan berfungsi bukan hanya sebagai lembaga internal mitra, tetapi juga sebagai agen ekonomi lokal yang terhubung dengan program nasional seperti digitalisasi UMKM dan transformasi logistik berbasis teknologi.
Menteri menyatakan, jika koperasi berhasil dijalankan secara profesional dan partisipatif, model ini akan menjadi cikal bakal arsitektur ekonomi digital yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia.
Dengan visi jangka panjang tersebut, koperasi kemitraan diharapkan tidak hanya menjawab permasalahan jangka pendek, tetapi juga mengubah wajah kemitraan digital di Indonesia menjadi lebih setara, tangguh, dan berkelanjutan.
