Presiden Prabowo Jaga Sakralitas Merah Putih di Tengah Gelombang Simbol Budaya Pop
JAKARTA, BursaNusantara.com – Di tengah maraknya simbol budaya populer seperti bendera bajak laut Topi Jerami dari anime One Piece berkibar di ruang publik, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sikap bijaknya: ekspresi sah-sah saja, asal tak menggantikan posisi Merah Putih sebagai simbol sakral negara.
Pernyataan ini disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/8/2025), menegaskan bahwa kebebasan berekspresi harus tetap berjalan berdampingan dengan penghormatan terhadap lambang-lambang negara.
Kebebasan Ekspresi di Era Prabowo: Ruang Kritik yang Tak Ditutup
Alih-alih memicu reaksi keras, pengibaran bendera One Piece justru direspons Prabowo dengan narasi yang mencerminkan pemahaman mendalam atas dinamika sosial masyarakat saat ini.
Baca Juga
Simbol bajak laut yang berkibar itu dianggap sebagai ekspresi generasi muda, bahkan bisa dimaknai sebagai kritik terhadap pemerintah yang sah secara demokratis.
Namun, pesan penting yang ditekankan presiden adalah keharusan menjaga batas: Merah Putih tak boleh disandingkan secara keliru, apalagi tergantikan dalam momen sakral seperti peringatan proklamasi.
Dalam konteks ini, pemerintah tidak melihat ekspresi tersebut sebagai ancaman ideologi, melainkan sebagai cermin dari tuntutan zaman yang menuntut negara untuk lebih adaptif dan mendengar suara rakyat.
Simbol Budaya Pop vs Simbol Kenegaraan: Batas yang Tidak Boleh Kabur
Fenomena ini membuka ruang diskusi penting: sejauh mana negara harus melindungi simbol kenegaraan dari pengaruh budaya global yang merasuki ruang-ruang publik dan identitas anak muda?
Bendera One Piece hanyalah satu dari banyak ikon budaya pop global yang menjangkau masyarakat kita.
Namun Merah Putih, sebagai simbol persatuan dan pengorbanan, tak bisa disamakan dengan simbol fiktif apa pun.
UU No. 24 Tahun 2009 menjadi penanda tegas bahwa bendera negara memiliki perlakuan khusus—harus dikibarkan lebih tinggi, berukuran lebih besar, dan ditempatkan dengan penuh penghormatan.
Hal ini menjadi penting agar generasi muda tidak kehilangan garis batas antara ekspresi personal dan tanggung jawab kolektif sebagai bangsa.
Kritik Publik dan Pemerintah yang Semakin Terbuka
Dengan tidak melarang pengibaran bendera One Piece, Prabowo menunjukkan bahwa pemerintahannya tidak antikritik.
Namun, ia mengingatkan bahwa kritik tidak boleh dikemas dalam bentuk provokasi yang justru menodai simbol negara.
Pesannya jelas: jangan benturkan kecintaan terhadap budaya pop dengan rasa hormat terhadap Merah Putih.
Pemerintah, lewat Prasetyo Hadi, bahkan mengakui bahwa banyak hal perlu diperbaiki dan pengibaran simbol semacam ini bisa menjadi refleksi dari suara rakyat yang menuntut perubahan.
Momentum Proklamasi: Bukan Hanya Seremoni, Tapi Pengingat Kolektif
Peringatan Hari Kemerdekaan bukan hanya seremoni tahunan, melainkan saat untuk kembali memaknai perjuangan dan pengorbanan para pahlawan.
Prabowo mengajak masyarakat mencintai negara ini dari lahir dan batin, dalam kondisi apa pun.
Pengibaran Merah Putih adalah bagian dari memori kolektif bangsa, dan mencintainya berarti menjaga makna serta posisinya dari segala bentuk pengaburan, sengaja ataupun tidak.
Dalam narasi ini, Prabowo tidak bersikap represif, melainkan mengingatkan bahwa kebebasan harus dibingkai oleh kesadaran sejarah dan nasionalisme.
