JAKARTA, BursaNusantara.com – Pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari kalangan profesional tambang dalam upaya menjadikan komoditas mineral kritis sebagai alat negosiasi strategis dalam perang dagang dengan Amerika Serikat (AS).
Langkah ini dinilai sebagai peluang emas untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global serta menegosiasikan tarif resiprokal yang lebih menguntungkan.
Menurut Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Sudirman Widhy, langkah tersebut merupakan respons tepat terhadap ketegangan geopolitik yang menciptakan kekosongan suplai beberapa komoditas tambang penting ke pasar AS, terutama pasca ketergantungan terhadap China mulai dikurangi.
Baca Juga
“Indonesia bisa mengisi celah pasokan tersebut dan menjadikannya sebagai bargaining position dalam perundingan tarif dengan AS,” ujar Sudirman, Senin (21/4).
Baca Juga: Indonesia Berpeluang Untung di Tengah Kebijakan Tarif AS
Nikel dan Tembaga: Komoditas Strategis yang Diincar Dunia
Komoditas nikel dan tembaga termasuk dalam daftar 47 mineral kritis sebagaimana tercantum dalam KepMen ESDM No. 296.K/MB.01/MEM.B/2023. Kedua komoditas ini menjadi tulang punggung bagi sektor energi terbarukan, kendaraan listrik, hingga infrastruktur digital.
Sudirman menegaskan bahwa Indonesia telah memproduksi kedua mineral ini dalam volume yang signifikan, menjadikannya kandidat ideal untuk suplai ke AS. Namun, ia menekankan bahwa ekspor komoditas mentah harus dihindari.
“Perlu hilirisasi terlebih dahulu di dalam negeri agar memberikan nilai tambah maksimal bagi perekonomian nasional,” ujarnya.
Baca Juga: Indonesia Realokasi Impor Migas dan Kedelai dari AS
Hambatan Eksplorasi Masih Jadi Tantangan
Meski punya potensi besar, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam eksplorasi mineral kritis. Minimnya data cadangan menjadi penghambat utama, karena selama dua dekade terakhir kegiatan eksplorasi di sektor ini sangat terbatas.
Sudirman menyoroti persoalan tumpang tindih regulasi antarinstansi sebagai biang lambatnya proses perizinan.
“Ketidakharmonisan antar sektor menyebabkan perizinan eksplorasi jadi berlarut-larut dan membebani pelaku usaha,” jelasnya.
Kondisi ini tidak hanya merugikan dunia usaha, tetapi juga membuat negara kehilangan potensi pemanfaatan sumber daya mineral strategis yang bisa menjadi aset geopolitik penting.
Baca Juga: Imbas Tarif Trump, Efisiensi Impor Migas Indonesia Diuji
Pemerintah Didorong Fasilitasi Eksplorasi dan Kepastian Cadangan
Perhapi meminta pemerintah untuk turun tangan mencari solusi konkret, termasuk menyederhanakan proses perizinan dan mempercepat integrasi data geologi nasional. Sebab, tanpa data cadangan yang pasti, para pelaku usaha sulit menyusun feasibility study yang valid untuk mengajukan izin usaha pertambangan.
“Tanpa dasar data yang kuat, tak mungkin investor berani masuk, padahal pasar dan potensi sudah tersedia,” tegas Sudirman.
Ia juga menekankan bahwa eksplorasi merupakan kunci utama untuk memperkuat daya tawar Indonesia secara global, khususnya saat masuk dalam negosiasi dagang yang sensitif seperti saat ini.
Momentum Negosiasi Tarif Harus Dimanfaatkan
Dalam konteks global saat ini, ketegangan perdagangan antara AS dan China membuka celah strategis bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama mineral kritis ke Barat. Hal ini akan memperkuat posisi RI dalam berbagai skenario negosiasi, termasuk penyusunan ulang skema tarif resiprokal.
Baca Juga: Arab Saudi Lirik Nikel dan Mineral Kritis Indonesia
Dengan pemetaan potensi cadangan yang akurat dan kebijakan hilirisasi yang konsisten, Indonesia dinilai memiliki peluang besar menjadi pemain kunci dalam rantai pasok global mineral strategis.
“Pemerintah harus melihat ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat posisi ekonomi Indonesia, baik secara diplomatik maupun industri,” tutup Sudirman.
Baca Juga: Tantangan Tingginya Kasus Penyakit Kritis, Asuransi Jiwa Hadirkan Solusi
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
