JAKARTA, BursaNusantara.com – Pemerintah resmi meluncurkan bullion bank atau bank emas pada Rabu (26/2). Meski telah diluncurkan, ternyata masih banyak komponen yang belum terbentuk untuk melengkapi ekosistem bullion bank di Indonesia, termasuk Dewan Emas Nasional.
Dewan Emas Nasional Masih dalam Proses Pembentukan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa pembentukan Dewan Emas Nasional masih dalam tahap pendalaman. Lembaga ini nantinya akan berperan penting dalam mengatur dan mengawasi ekosistem bullion nasional.
“Dalam konsepnya, Dewan Emas akan terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki keterkaitan dengan ekosistem bullion nasional,” ungkap OJK dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Jumat (7/3).
Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Ahmad Nasrullah, menambahkan bahwa Dewan Emas Nasional juga telah diterapkan di beberapa negara lain yang menjalankan bisnis bullion. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam regulasi dan pengawasan ekosistem bullion.
“Dewan Emas Nasional nantinya memiliki tugas untuk penyusunan regulasi maupun pengawasan implementasi regulasi secara keseluruhan di ekosistem bullion Indonesia. Dengan demikian, ekosistem bullion bisa berjalan efektif,” jelas Nasrullah dalam webinar POJK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion, Senin (9/12).
Komponen Penting Ekosistem Bullion yang Belum Ada
Selain Dewan Emas Nasional, ekosistem bullion Indonesia masih membutuhkan beberapa komponen penting, di antaranya:
1. Hallmarking Center
Pusat hallmarking diperlukan untuk standardisasi bullion, memastikan kualitas dan keaslian emas yang diperdagangkan di Indonesia.
2. Lembaga Kliring Bullion
Lembaga ini berfungsi sebagai perantara dalam perdagangan bullion, baik dalam bentuk fisik maupun digital, memastikan transaksi berjalan dengan aman dan transparan.
3. Bursa Perdagangan Bullion
Bursa ini akan menjadi pusat perdagangan emas yang teregulasi, memberikan kepastian harga dan transparansi dalam transaksi.
4. Asosiasi Pasar Bullion Indonesia
Hingga saat ini, Asosiasi Pasar Bullion Indonesia belum terbentuk. Padahal, asosiasi ini memiliki peran penting dalam menetapkan standar lokal dan nasional untuk industri bullion.
Menurut Nasrullah, kehadiran semua komponen tersebut sangat penting agar ekosistem bullion di Indonesia dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Regulasi dan Lembaga yang Sudah Ada
Saat ini, beberapa lembaga telah masuk dalam ekosistem bullion bank di Indonesia, antara lain:
- Bank Indonesia (BI)
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Lembaga Jasa Keuangan (LJK)
- Platform digital
- Asosiasi Emas Internasional
- Jasa bullion seperti manufaktur, refinery, tambang, hingga retailer
OJK juga telah menerbitkan POJK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion pada 14 November 2024. Regulasi ini mengatur berbagai aspek bisnis emas, termasuk simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, dan penitipan emas yang dilakukan oleh LJK. Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Dua LJK Telah Mendapat Izin
Hingga saat ini, sudah ada dua Lembaga Jasa Keuangan yang memperoleh izin dari OJK untuk menjalankan kegiatan bullion, yaitu:
- PT Pegadaian
- Bank Syariah Indonesia (BSI)
Peluncuran bullion bank ini diharapkan dapat meningkatkan ekosistem perdagangan emas di Indonesia. Namun, pemerintah dan OJK masih memiliki tugas besar untuk melengkapi infrastruktur dan regulasi yang dibutuhkan agar ekosistem bullion berjalan secara optimal.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
