Roadmap Bioetanol Mendesak Dibuat, Pemerintah Diingatkan Hindari Kegagalan Proyek BBN
JAKARTA, Bursa.NusantaraOfficial.com – Di tengah penetapan bioetanol sebagai proyek strategis nasional (PSN), pemerintah didesak segera menyusun roadmap yang terstruktur untuk memastikan pengembangan bahan bakar nabati (BBN) ini tidak gagal.
Pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Tumiran, menegaskan ketiadaan peta jalan jelas berisiko menciptakan ketimpangan antara produksi dan penyerapan bioetanol.
Mengapa Roadmap Bioetanol Mendesak?
Tumiran, mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN), menyatakan roadmap diperlukan untuk menjawab tiga tantangan utama:
- Target Produksi: Penetapan volume bioetanol yang harus dihasilkan per tahun, termasuk pemetaan bahan baku seperti tebu, jagung, atau singkong.
- Skenario Harga: Regulasi insentif pajak untuk membedakan bioetanol BBN dengan etanol untuk minuman keras.
- Sinergi Stakeholder: Koordinasi antar-kementerian dan pelaku industri untuk menghindari produksi berlebih yang tidak terserap pasar.
“Tanpa roadmap, proyek ini bisa kolaps. Contohnya, jika produksi melimpah tapi tidak ada mekanisme penyerapan, siapa yang menanggung risiko?” tegas Tumiran dalam keterangan Jumat (14/2/2025).
Pentingnya Regulasi Harga dan Insentif Fiskal
Salah satu poin kritis dalam roadmap adalah kepastian harga bioetanol. Tumiran menyarankan pemerintah menghapus pajak untuk bioetanol yang digunakan sebagai BBN.
“Etanol untuk energi tidak bisa disamakan dengan etanol untuk minuman. Perlu insentif agar harga kompetitif dengan bahan bakar fosil,” ujarnya.
Selain itu, skenario subsidi atau skema harga patokan (HPT) bioetanol perlu dirumuskan untuk menarik minat investor. Analis memperkirakan, tanpa insentif, harga bioetanol bisa 30-40% lebih mahal daripada premium.
Koordinasi Multisektoral: Kunci Sukses Proyek BBN
Peneliti ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menekankan bahwa pengembangan bioetanol adalah proyek multisektoral.
“Tak bisa hanya dibebankan ke Kementerian ESDM. Kementerian Pertanian harus menjamin ketersediaan bahan baku, sementara Kemenkeu mengatur insentif fiskal,” paparnya.
Berikut peran kementerian terkait:
- Kementerian ESDM: Penetapan standar teknis dan alokasi BBN dalam energi nasional.
- Kementerian Pertanian: Pengembangan lahan dan varietas tanaman penghasil bioetanol.
- Kementerian Perindustrian: Fasilitasi hilirisasi produk ke industri otomotif dan manufaktur.
Dampak Ekonomi Jika Roadmap Tertunda
Kegagalan menyusun roadmap berpotensi menimbulkan kerugian multidimensi:
- Investor Mundur: Ketidakpastian regulasi membuat proyek dianggap berisiko tinggi.
- Ketergantungan Impor Energi: Target bauran energi terbarukan 23% pada 2025 bisa meleset.
- Konflik Lahan: Alih fungsi lahan pertanian untuk bioetanol tanpa skema jelas picu gesekan sosial.
Acuviarta menambahkan, “Indonesia punya potensi jadi pemain global bioetanol, tetapi tanpa roadmap, peluang itu bisa diambil oleh Brasil atau India.”
Proyeksi Pasar Bioetanol Global
Berdasarkan data International Energy Agency (IEA), permintaan bioetanol dunia diprediksi tumbuh 8% per tahun hingga 2030, didorong transisi energi bersih. Indonesia, dengan luas lahan dan biodiversitas, berpeluang merebut 15% pasar Asia Tenggara jika kebijakan mendukung.
Apa Langkah Selanjutnya?
Tumiran merekomendasikan tiga aksi prioritas pemerintah:
- Membentuk tim percepatan roadmap bioetanol yang melibatkan akademisi, industri, dan lembaga internasional.
- Uji coba skema insentif di wilayah tertentu seperti Jawa Barat atau Sumatera Selatan.
- Sosialisasi masif ke masyarakat untuk hindari mispersepsi tentang kompetisi pangan vs energi.
Bioetanol Bukan Hanya Energi, Tapi Masa Depan
Desakan penyusunan roadmap bioetanol mencerminkan urgensi transisi energi Indonesia. Dengan koordinasi kuat dan regulasi terukur, proyek ini tak hanya kurangi impor BBM, tetapi juga buka lapangan kerja hijau bagi jutaan orang.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
