JAKARTA, BursaNusantara.com – PT Pertamina (Persero) telah memastikan bahwa dua direktur utama dari anak usaha atau sub-holding yang terjerat dugaan korupsi tata kelola minyak mentah kini telah dinonaktifkan.
Langkah ini diambil di tengah proses penyelidikan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang memperkirakan praktik rasuah ini telah merugikan keuangan negara hingga Rp193,7 triliun.
Klarifikasi Kebijakan Nonaktif
Penegasan dari Pertamina
Dalam pernyataannya, Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyatakan bahwa kedua dirut yang terjerat kasus korupsi tidak lagi menjalankan tugas harian.
“Bisa dibilang seperti itu (non aktif), karena memang tidak bisa melaksanakan tugas harian, jadi penggantinya akan ditunjuk untuk pelaksanaan tugas harian,” ujar Fadjar saat ditemui di kantor DPD, Jakarta, pada 25 Februari 2025.
Fadjar menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada nama pengganti yang diumumkan untuk kedua posisi tersebut.
“Hari ini (kemarin) infonya akan ditunjuk penggantinya sebagai pelaksanaan tugas harian, tapi saya belum dapat update lagi siapa-siapanya,” imbuhnya.
Proses Penyidikan dan Daftar Tersangka
Tindak Lanjut dari Kejagung
Kejaksaan Agung telah mengumumkan tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023.
Empat dari tujuh tersangka adalah pejabat tinggi di sub-holding Pertamina, dan dua di antaranya menjabat sebagai direktur utama.
Berikut adalah daftar lengkap tersangka:
- Riva Siahaan, Dirut PT Pertamina Patra Niaga
- Sani Dinar Saifuddin, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional
- Yoki Firnandi, Dirut PT Pertamina Internasional Shipping
- Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional
- Muhammad Kerry Adrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa
- Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim
- Gading Ramadhan Joedo, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Dirut PT Orbit Terminal Mera
Implikasi Kasus Korupsi
Kasus dugaan korupsi ini menunjukkan betapa dalamnya masalah tata kelola di beberapa sub-holding Pertamina. Nonaktifnya kedua direktur utama merupakan langkah tegas yang diambil untuk menghentikan praktik korupsi dan memulihkan integritas perusahaan.
Kebijakan ini diharapkan juga memberikan sinyal kepada seluruh pegawai dan pemangku kepentingan bahwa pertanggungjawaban akan ditegakkan, serta mendorong perbaikan sistem tata kelola di masa mendatang.
Harapan dan Langkah Selanjutnya
Menuju Reformasi Tata Kelola
Peluncuran langkah nonaktif ini merupakan bagian dari upaya reformasi tata kelola di PT Pertamina. Dengan mengeluarkan pejabat yang terjerat kasus, perusahaan berkomitmen untuk memperbaiki citra dan kinerja operasionalnya.
Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menindak tegas praktik korupsi, guna melindungi keuangan negara dan memastikan bahwa aset negara tidak disalahgunakan.
Prospek Perbaikan di Masa Depan
Meskipun belum ada pengumuman resmi mengenai pengganti kedua direktur utama yang dinonaktifkan, pihak Pertamina menyatakan akan segera menunjuk pengganti agar pelaksanaan tugas harian tetap berjalan lancar.
Selain itu, keputusan nonaktif ini diharapkan dapat mempercepat proses penyelidikan lebih lanjut oleh Kejagung, sehingga kasus korupsi ini dapat diselesaikan dengan transparan dan akuntabel.
Langkah tegas PT Pertamina untuk menonaktifkan dua direktur utama yang terjerat dugaan korupsi minyak mentah merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperbaiki tata kelola dan menjaga integritas.
Dengan dukungan penyelidikan Kejaksaan Agung dan upaya untuk segera menunjuk pengganti, diharapkan pertumbuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina akan pulih.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
