Dorongan Kebijakan Presiden Jadi Angin Segar Produktivitas Pertanian
JAKARTA, BursaNusantara.com – Sinyal positif datang dari sektor pertanian nasional. Penyederhanaan tata kelola pupuk bersubsidi yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto kini mulai membuahkan hasil nyata di lapangan.
Langkah ini secara langsung dinilai membawa dampak pada peningkatan produktivitas dan ketenangan kerja para petani. Mereka kini merasa lebih dimudahkan dalam mengakses kebutuhan utama mereka—pupuk.
Akses Langsung Mempermudah Petani
Distribusi pupuk yang sebelumnya dikenal rumit kini mengalami transformasi. Petani hanya perlu melakukan komunikasi langsung ke penyedia pupuk, yaitu BUMN yang ditugaskan, untuk kemudian didistribusikan ke tingkat pengecer melalui jalur distributor.
Baca Juga
Rantai pasok yang lebih singkat ini membuat para petani merasa lebih berdaya. Tak hanya soal kecepatan, transparansi pun ikut meningkat.
Pujian dari Pimpinan KTNA
Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Mohammad Yadi Sofyan Noor, menyampaikan apresiasinya terhadap arah kebijakan baru ini. Menurutnya, Presiden telah mendengar suara petani dan menerjemahkannya menjadi kebijakan konkret.
Yadi menyebut, keberhasilan ini bukan sekadar retorika. Di berbagai wilayah, hasil panen menunjukkan peningkatan yang menggembirakan berkat dukungan pupuk yang lebih terjamin.
Panen yang Lebih Menjanjikan
“Betul apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo,” ujar Yadi. “Kami petani kini bisa lebih tenang. Kami melihat panen tahun ini lebih baik dibanding sebelumnya.”
Menurut Yadi, stabilitas distribusi pupuk memainkan peran penting dalam menjaga optimisme dan ritme kerja petani. Keterlambatan distribusi pupuk yang sering terjadi di masa lalu kini jarang terdengar lagi.
Perubahan yang Dirasakan Langsung
Pernyataan Yadi bukan tanpa dasar. Petani di berbagai daerah mengaku lebih cepat mendapat pupuk. Mereka merasa tak lagi berhadapan dengan proses birokratis yang menyulitkan.
Selain efisiensi distribusi, biaya yang harus dikeluarkan petani juga cenderung lebih terkontrol. Ini berdampak langsung pada keberlanjutan usaha pertanian keluarga.
Luas Panen dan Produksi Beras Naik Signifikan
Data Kementerian Pertanian Jadi Bukti Nyata
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkap data yang menunjukkan keberhasilan kebijakan ini. Luas panen padi nasional selama Januari hingga April 2025 mencapai 4,56 juta hektare.
Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,57 juta hektare. Artinya, ada lonjakan hingga 27,69 persen.
Kenaikan Produksi Beras
Tak hanya dari sisi luas panen, volume produksi juga mengalami lompatan. Pada periode yang sama tahun 2024, produksi beras tercatat 11,07 juta ton. Kini angka itu diproyeksikan mencapai 13,95 juta ton.
Kenaikan sebesar 25,99 persen ini menunjukkan bahwa kebijakan Presiden tak hanya mempermudah secara administratif, tapi juga berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional.
GKP Meningkat, Pasar Siap Menyerap
Produksi Gabah yang Menggembirakan
Yadi menyampaikan bahwa petani telah memproduksi sekitar 818 ton gabah kering panen (GKP) dalam tiga bulan pertama tahun ini. Jumlah ini dinilai cukup besar untuk awal tahun.
Angka ini menjadi indikator penting bagi daya serap pasar dan ketahanan stok pangan nasional.
Dukungan untuk Penyerapan oleh Pemerintah
Meski produksi meningkat, perhatian terhadap sisi penyerapan juga diperlukan. Pemerintah diminta lebih aktif memastikan hasil panen terserap dengan harga yang wajar agar petani tidak merugi.
Peran Bulog dan dinas terkait menjadi penting agar tak terjadi over supply yang berdampak pada anjloknya harga jual di tingkat petani.
Petani Butuh Perlindungan dan Kepastian
Sektor Pertanian sebagai Padat Karya
Yadi mengingatkan bahwa sektor pertanian adalah salah satu yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Artinya, keberhasilan di sektor ini bukan hanya soal produksi, tetapi menyangkut penghidupan jutaan rakyat Indonesia.
Ia mendorong agar kebijakan pertanian terus diarahkan untuk mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan petani kecil yang menjadi tulang punggung pangan nasional.
Harapan pada Kebijakan Pro Petani
Petani membutuhkan kebijakan yang memihak, baik dari sisi subsidi, harga jual, hingga akses terhadap sarana produksi lainnya. Keseimbangan antara produksi dan perlindungan usaha tani menjadi kunci agar sektor ini tetap menarik bagi generasi muda.
Menurut Yadi, saat ini terlalu banyak kebijakan yang belum berpihak kepada petani, terutama dalam komoditas tertentu.
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDB
Posisi Strategis Pertanian dalam Ekonomi Nasional
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2024 sektor pertanian menyumbang 11,31 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia menurut lapangan usaha secara tahunan.
Kontribusi ini menjadikan sektor pertanian sebagai penyumbang ketiga terbesar terhadap ekonomi nasional, setelah perdagangan dan industri pengolahan.
Mengungguli Konstruksi dan Pertambangan
Menariknya, sektor pertanian bahkan berada di atas sektor konstruksi dan pertambangan dalam kontribusi terhadap PDB. Ini menandakan peran vital yang tak boleh dipandang sebelah mata.
Oleh sebab itu, wajar jika pemerintah menjadikan pertanian sebagai prioritas dalam pembangunan jangka menengah dan panjang.
Perhatian Khusus terhadap Petani Tembakau
Regulasi yang Kurang Ramah
Yadi secara khusus menyoroti nasib petani tembakau. Menurutnya, regulasi yang ada saat ini masih dirasakan menekan, khususnya dalam kaitannya dengan kebijakan cukai rokok.
Ia menyebutkan bahwa sektor hasil tembakau merupakan komoditas strategis yang menyerap banyak tenaga kerja di pedesaan.
Harapan akan Evaluasi Kebijakan
KTNA berharap agar pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum menerapkan kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap nasib petani. Keputusan yang diambil harus berdasarkan data serta aspirasi dari lapangan.
Yadi berharap pendekatan partisipatif menjadi norma baru dalam setiap proses penyusunan kebijakan pertanian.
Keterlibatan Petani dalam Proses Kebijakan
Mitra Strategis Pemerintah
KTNA menekankan bahwa petani bukan hanya obyek penerima kebijakan, tetapi mitra strategis yang memahami dinamika sektor dari sisi paling bawah.
Kebijakan yang disusun tanpa mendengar suara petani akan rawan gagal implementasi, karena tidak sesuai dengan realitas di lapangan.
Kolaborasi dalam Rancang Bangun Pertanian Masa Depan
Yadi mengusulkan agar forum komunikasi tetap dibuka antara pemerintah pusat dan perwakilan petani. Tujuannya agar setiap kebijakan benar-benar bersifat bottom-up dan mampu menjawab kebutuhan konkret petani.
Pemerintah pusat dan daerah didorong untuk lebih banyak mendengarkan masukan dari pelaku lapangan sebelum menetapkan kebijakan strategis.
