Hasto Bebas, Prabowo Beri Sinyal Rekonsiliasi Nasional
JAKARTA, BursaNusantara.com – Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menandai babak baru relasi politik antara kekuasaan eksekutif dan partai oposisi.
Langkah ini dinilai bukan sekadar keputusan hukum, melainkan sinyal strategis menuju stabilitas nasional pasca pemilu.
Momen pembebasan Hasto dari Rumah Tahanan KPK pada Jumat malam (1/8/2025), bukan hanya dirayakan kader PDIP sebagai keberhasilan advokasi hukum, tetapi juga dipandang sebagai simbol terbukanya peluang dialog lintas kekuatan politik.
Baca Juga
Presiden Prabowo menggunakan hak prerogatifnya secara sah, berdasarkan pertimbangan hukum dan persetujuan DPR, untuk mengakhiri polemik hukum yang membelit Hasto.
Dengan gaya diplomatis namun penuh makna, Hasto menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo.
Ia menyebut amnesti tersebut sebagai jawaban atas permohonan keadilan yang disampaikannya melalui pleidoi dan duplik selama proses pengadilan.
Lebih dari sekadar pengampunan pribadi, Hasto menegaskan bahwa amnesti ini menjadi energi baru bagi dirinya untuk kembali menjalankan tugas sebagai kader PDIP.
Kode Politik: Rekonsiliasi atau Strategi?
Pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo menuai spekulasi di kalangan pengamat politik sebagai bagian dari strategi rekonsiliasi nasional.
Dalam tradisi politik Indonesia, pemberian amnesti sering dimaknai sebagai langkah untuk memperkuat harmoni di tengah ketegangan politik pasca pemilu.
Meski tidak secara eksplisit mengisyaratkan aliansi baru antara PDIP dan pemerintah, keputusan Prabowo jelas membuka kanal komunikasi yang lebih cair antara dua kekuatan besar ini.
Sebagian analis menyebut langkah ini bisa menjadi fondasi awal konsolidasi kekuasaan di parlemen dan pemerintahan, menjelang penyusunan kabinet penuh periode 2024–2029.
Amnesti terhadap figur sentral seperti Hasto, yang selama ini dikenal sebagai pengkritik vokal pemerintah, memberi efek psikologis besar terhadap dinamika elite dan akar rumput partai.
Terutama karena Hasto adalah simbol garis ideologis PDIP yang selama ini berseberangan dengan kubu Prabowo.
Respons Politik: PDIP Tahan Diri, Koalisi Menakar Ulang
Meski menyambut positif, PDIP belum memberi sinyal resmi terkait kemungkinan bergabung dengan pemerintahan Prabowo.
Namun, apresiasi terbuka dari Hasto terhadap Prabowo dan para pimpinan DPR menunjukkan PDIP tengah mengatur irama komunikasi politiknya secara lebih fleksibel.
Kehadiran Febri Diansyah, mantan juru bicara KPK yang kini menjadi kuasa hukum Hasto, juga memberi warna khusus.
Febri dikenal sebagai tokoh yang menempatkan integritas hukum di atas kompromi politik, sehingga keterlibatannya menambah kredibilitas narasi pembebasan Hasto sebagai proses hukum yang sah dan bukan semata hasil negosiasi politik.
Sementara itu, di kubu partai koalisi pendukung pemerintah, belum ada komentar resmi mengenai dinamika baru ini.
Namun dalam kacamata geopolitik kekuasaan, munculnya amnesti terhadap tokoh oposan seperti Hasto akan dihitung sebagai sinyal pergeseran peta kekuatan, yang berpotensi memengaruhi konfigurasi kabinet maupun hubungan antar partai di Senayan.
Potensi Arah Baru Politik Nasional
Secara historis, keputusan pemberian amnesti seringkali menjadi momen transformatif.
Di era Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, amnesti pernah menjadi alat untuk mengakhiri konflik politik dengan sejumlah aktivis 1998.
Kini, langkah Prabowo terhadap Hasto dapat dibaca dalam konteks yang serupa: meredakan potensi friksi politik menjelang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan konsolidasi kabinet.
Lebih jauh, hal ini dapat membuka ruang terbentuknya “koalisi kebangsaan”, di mana kubu oposisi dan pemerintah menjalin kerja sama dalam isu strategis seperti ketahanan pangan, pertahanan nasional, dan pemulihan ekonomi.
Jika skenario ini benar terjadi, amnesti terhadap Hasto bisa menjadi bab pertama dari kisah besar rekonsiliasi nasional ala Prabowo.
Hasto, PDIP, dan Jalan Pulang ke Pusat Kekuatan
Kembali ke konteks internal PDIP, amnesti ini memberi peluang bagi partai berlambang banteng tersebut untuk merumuskan kembali peran politiknya dalam lima tahun ke depan.
Setelah gagal merebut kursi RI-1, PDIP memiliki dua opsi: tetap menjadi oposisi garis keras atau bertransformasi menjadi oposisi konstruktif yang sesekali ikut memengaruhi kebijakan.
Bebasnya Hasto membawa sinyal bahwa opsi kedua mulai dijajaki.
Apalagi Hasto selama ini dikenal sebagai penghubung utama antara elite PDIP dan simpul-simpul kekuasaan, baik di legislatif maupun lembaga negara lainnya.
Dengan kembali aktif, Hasto bisa memainkan peran penting dalam merumuskan ulang posisi PDIP di era Prabowo-Gibran.
Namun publik tetap akan menyoroti seberapa jauh komitmen Prabowo dalam menjamin independensi hukum, meski telah memberikan amnesti kepada tokoh besar dari lawan politiknya.
Amnesti tidak serta-merta menutup ruang kritik.
Justru, sebagai presiden, Prabowo kini ditantang untuk membuktikan bahwa pemberian amnesti adalah bentuk nyata dari sikap kenegarawanan, bukan hanya kalkulasi kekuasaan.
Langkah Prabowo ini menjadi sorotan regional karena menyangkut tata kelola politik, keadilan hukum, dan arah demokrasi Indonesia ke depan.
Hasto telah bebas, dan kini bola ada di tangan pemerintah dan DPR untuk membuktikan bahwa amnesti bukanlah akhir dari pertanggungjawaban politik, melainkan awal dari rekonsiliasi yang bermartabat.
