Strategi Ambisius Prabowo Menuju APBN Nol Defisit
JAKARTA, BursaNusantara.com – Presiden Prabowo Subianto memulai tahun kedua pemerintahannya dengan janji besar: menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hingga 2,48% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dan bahkan mengupayakan agar pada 2027 atau 2028, APBN Indonesia bisa bebas defisit.
Target tersebut disampaikan langsung dalam pidato Pengantar Rancangan APBN 2026 dan Nota Keuangan di Sidang Paripurna DPR, Jumat (15/8/2025). Prabowo menegaskan, efisiensi anggaran akan menjadi kunci untuk menekan pemborosan, sambil memastikan belanja strategis tetap berjalan.
Postur Anggaran 2026: Seimbang tapi Ketat
RAPBN 2026 dirancang dengan total belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun, sementara pendapatan negara diproyeksikan Rp 3.147,7 triliun. Selisihnya menghasilkan defisit Rp 638,8 triliun, setara 2,48% PDB.
Baca Juga
Defisit ini akan dibiayai melalui skema pembiayaan yang disebut Prabowo “inovatif dan berkelanjutan,” yang mengindikasikan kemungkinan penggunaan instrumen keuangan baru serta optimalisasi pasar domestik.
Optimisme Menuju Nol Defisit
Prabowo mengungkapkan ambisinya berdiri kembali di podium DPR pada 2027 atau 2028 untuk menyampaikan kabar bahwa Indonesia telah memiliki APBN tanpa defisit. Untuk itu, pemerintahannya akan memaksimalkan penerimaan negara, baik dari pajak maupun nonpajak, dan menutup celah kebocoran anggaran.
Tantangan: Antara Disiplin Fiskal dan Kebutuhan Pembangunan
Meski optimistis, target ini akan berhadapan dengan tantangan besar: menjaga disiplin fiskal tanpa memangkas belanja prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan pertahanan.
Selain itu, tekanan dari perlambatan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, hingga risiko pelemahan nilai tukar rupiah bisa mengganggu proyeksi penerimaan negara.
Momentum Politik dan Kepercayaan Pasar
Langkah ini juga punya dimensi politik dan ekonomi: jika tercapai, nol defisit akan memperkuat kepercayaan pasar keuangan terhadap stabilitas fiskal Indonesia, menurunkan biaya pinjaman, dan memperluas ruang fiskal untuk program strategis di masa depan.
Bagi Prabowo, janji ini bukan sekadar target angka, tetapi ujian besar pertama untuk membuktikan bahwa strategi efisiensi bisa berjalan seiring dengan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
