Visi Diplomasi Proaktif: Mengapa Kerja Sama RI-Pakistan Menjadi Kunci Kedaulatan Ekonomi Nasional?
JAKARTA – Kerja Sama RI-Pakistan kini memasuki fase yang jauh lebih progresif setelah pertemuan diplomatik tingkat tinggi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (13/2/2026).
Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Pakistan, Ameer Khurram Rathore, guna membahas penguatan kemitraan strategis.
Oleh karena itu, pemerintah fokus mengejar peluang pasar baru di kawasan Asia Selatan melalui kolaborasi yang lebih integratif dan saling menguntungkan. Jadi, inisiatif ini bertujuan untuk memastikan stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik dunia yang tidak menentu.
Selanjutnya, Prabowo berkomitmen meningkatkan volume perdagangan bilateral secara signifikan dalam waktu dekat.
Sektor Unggulan dalam Kerja Sama RI-Pakistan
Prabowo menyoroti tiga pilar utama untuk memperkokoh Kerja Sama RI-Pakistan, yaitu ekonomi, pertahanan, dan pendidikan. Selain itu, Presiden menekankan pentingnya sinergi industri pertahanan guna meningkatkan kedaulatan militer kedua belah pihak di panggung global.
Selanjutnya, kolaborasi pada bidang pendidikan akan mencetak sumber daya manusia unggul melalui program pertukaran ilmu pengetahuan. Akibatnya, hubungan lintas sektoral ini akan memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat di kedua negara.
Jadi, integrasi berbagai sektor strategis ini akan memosisikan Indonesia dan Pakistan sebagai mitra ekonomi yang sangat kompetitif.
Menjaga Tradisi Sejarah untuk Masa Depan Kerja Sama RI-Pakistan
Kedekatan emosional dan sejarah sejak dekade 1950-an menjadi fondasi kuat bagi kelanjutan Kerja Sama RI-Pakistan di era modern. Selain itu, kedua pemimpin menyepakati perlunya implementasi perjanjian perdagangan dengan pendekatan yang lebih inovatif dan adaptif.
Selanjutnya, Duta Besar Pakistan memberikan apresiasi tinggi atas kepemimpinan aktif Indonesia dalam mendorong dialog ekonomi regional. Akhirnya, konsistensi dalam menjaga komunikasi diplomatik ini akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk ekspor tanah air.
Oleh karena itu, transparansi regulasi akan menjadi instrumen utama dalam mempercepat realisasi investasi kedua negara ke depannya.
