Target IPO BUMD DKI, Pramono Ingin BUMN Daerah Jadi Mesin Dividen
JAKARTA, BursaNusantara.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan langkah konkret untuk memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan menargetkan dua perusahaan milik Pemprov bisa melantai di bursa saham tahun depan.
Pernyataan itu disampaikan langsung Pramono saat konferensi pers di Balai Kota Jakarta pada Kamis (7/8/2025), seraya menekankan bahwa go public adalah bagian dari reformasi besar tata kelola BUMD.
Menurutnya, proses penawaran umum perdana (IPO) akan mendorong akuntabilitas dan efisiensi yang lebih tinggi, sekaligus membuka potensi pembiayaan baru yang selama ini terbatas.
Baca Juga
Ia optimistis bahwa jika dua BUMD berhasil mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia tahun depan, mayoritas dari total 14 BUMD DKI akan mampu menyetor dividen rutin ke kas daerah.
Target Pramono adalah lebih dari 75% BUMD dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah yang berkelanjutan lewat kinerja sehat dan terukur.
Separuh Lebih BUMD Sudah Sehat, Tapi Masih Ada Beban Lama
Dalam evaluasi terbarunya, Pramono menyebut bahwa lebih dari separuh BUMD DKI kini sudah memiliki laporan keuangan yang sehat dan menunjukkan pertumbuhan positif.
Namun ia juga tak menutup mata bahwa masih ada sejumlah BUMD besar yang menghadapi tantangan serius, terutama karena beban penugasan dari pemerintah yang tidak selalu berorientasi pada profit.
Untuk mengatasi ini, Pemprov DKI disebut sedang menyusun kebijakan pembatasan penugasan yang kurang produktif bagi BUMD, agar mereka dapat lebih fokus pada peran bisnisnya.
Kebijakan baru ini diharapkan mampu mengubah pola lama yang menjadikan BUMD sekadar alat pelaksana proyek, menjadi entitas bisnis yang mengedepankan efisiensi dan nilai tambah ekonomi.
Langkah ini dinilai sebagai upaya serius untuk menjadikan BUMD tidak hanya mandiri secara finansial, tapi juga kompetitif di pasar terbuka.
Masalah Aset BUMD Jadi Fokus Pembenahan Struktural
Selain penugasan, isu lain yang menjadi perhatian Pramono adalah status kepemilikan aset yang masih menyulitkan pencatatan keuangan beberapa BUMD.
Ia mencontohkan sejumlah aset yang saat ini dikuasai BUMD justru menciptakan nilai negatif karena tidak dapat dikapitalisasi secara optimal.
Sebaliknya, jika aset tersebut berada langsung di bawah pengelolaan Pemprov, laporan keuangan BUMD bisa membaik secara signifikan.
Untuk itu, Pemprov tengah menyusun skema legal dan administratif guna mengatur ulang kepemilikan aset agar tidak membebani kinerja keuangan entitas usaha daerah.
Dengan pembukuan yang lebih presisi, pemerintah berharap laporan keuangan BUMD dapat mencerminkan kondisi riil dan memudahkan proses audit serta kesiapan menuju IPO.
